Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memanfaatkan momentum peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-77 untuk meluncurkan sistem pembayaran parkir non-tunai sebagai upaya menciptakan ketertiban, transparansi, dan kerukunan antarwarga. Peluncuran sistem tersebut digelar di Jalan Sedap Malam, Jumat (19/12/2025), usai pelaksanaan upacara HBN di Halaman Balai Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa penerapan sistem parkir non-tunai merupakan wujud nyata bela negara di era modern. Menurutnya, bela negara tidak hanya di maknai sebagai pertahanan fisik, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang jujur, disiplin, dan berkeadilan.
“Bela negara hari ini adalah bagaimana kita menjaga persaudaraan dan kejujuran. Saya tidak ingin warga Surabaya merasa seperti di tangkap ketika membayar pajak atau parkir. Dengan sistem non-tunai, semuanya menjadi transparan dan berkeadilan,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Ia menjelaskan, inovasi parkir non-tunai ini di hadirkan untuk mengakhiri konflik yang selama ini kerap terjadi di lapangan antara juru parkir (jukir), pengusaha, dan pengguna kendaraan. Sistem digital ini bukan semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Dengan sistem ini, tidak ada lagi jukir yang meminta lebih dari ketentuan, dan pengendara juga menghormati jukir karena ada kepastian aturan,” imbuhnya.
Selain memberikan kepastian bagi masyarakat dan jukir, Wali Kota Eri menegaskan bahwa sistem ini juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha. Pengelolaan parkir di kawasan usaha dapat di lakukan secara profesional melalui perangkat e-Toll maupun gate system.
“Pengusaha harus merasa nyaman. Tidak boleh ada lagi gangguan atau pungutan liar. Kalau pengusaha nyaman, ekonomi Surabaya akan bergerak semakin kuat,” tegasnya.
Uji Coba Masif
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa sistem pembayaran parkir non-tunai akan di uji coba secara masif hingga Januari 2026. Masyarakat dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu e-Toll atau e-Money, serta melalui QRIS.
“Petugas parkir akan di bekali alat Electronic Data Capture (EDC) atau aplikasi khusus di ponsel. Target kami, Februari 2026 sistem ini sudah berlaku penuh di 1.510 titik lokasi parkir dengan total 1.749 jukir resmi,” jelas Trio.
Ia menambahkan, penerapan sistem di lakukan dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada pertengahan Januari 2026 akan mencakup 717 titik lokasi parkir. Gelombang kedua pada akhir Januari akan menambah 716 titik lokasi, sebelum akhirnya di terapkan serentak di seluruh Surabaya pada Februari.
Menurut Trio, penggunaan kartu e-Toll menjadi prioritas karena di nilai lebih cepat dan minim kendala di bandingkan QRIS yang bergantung pada jaringan dan aplikasi perbankan.
Untuk mendukung pengawasan, Dishub Surabaya juga menyiapkan 50 unit CCTV portabel yang akan di pasang di titik-titik strategis dan dapat di pindahkan sesuai kebutuhan guna memantau jumlah kendaraan secara real-time.
“CCTV portable ini fleksibel. Bisa di pasang di Jalan Sedap Malam, lalu di pindahkan ke Jalan Tunjungan atau lokasi lain yang di anggap strategis,” terangnya.
Trio menegaskan bahwa selama masa uji coba hingga Januari 2026, pembayaran tunai masih di perbolehkan. Namun, pada Februari 2026 sistem non-tunai di targetkan berlaku penuh. Adapun tarif parkir tetap tidak berubah, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. (r6)
