Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menginstruksikan seluruh lurah dan camat untuk gencar melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.
Arahan ini di sampaikan saat pengarahan kepada seluruh jajaran di Graha Sawunggaling, Selasa (9/9/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut para lurah, camat, kepala bagian, kepala dinas, asisten, hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya.
Eri meminta setiap kelurahan dan kecamatan memasang spanduk dan membuat surat edaran yang menyatakan bahwa semua layanan administrasi kependudukan (seperti KTP dan KK) tidak di pungut biaya.
“Sampaikan langsung ke rumah-rumah warga. Kalau ada oknum atau siapa pun yang meminta uang dan mengatasnamakan kelurahan, kecamatan, atau pengurus kampung, segera laporkan,” tegas Eri.
Langkah ini merupakan respons atas hasil sidak Eri sehari sebelumnya di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang. Dalam sidak tersebut, ia menemukan adanya pungli yang di lakukan staf kelurahan bersama Ketua RT, terkait pengurusan Kartu Keluarga (KK).
Ia mengaku mendapat laporan dari warga melalui media sosial dan aplikasi pesan.
“Saya turun langsung, tidak ajak siapa pun. Dan ternyata benar, ada pungli di sana,” ujarnya.
Langsung Pecat Jika Terbukti
Atas temuan tersebut, Eri menegaskan tidak akan memberi pengampunan jika praktik serupa terulang. Ia bahkan mengancam akan langsung memecat pelaku, baik itu ASN maupun non-ASN.
“Saya sudah minta semua staf tandatangan surat pernyataan. Kalau ketahuan, cukup dengan bukti dan saksi, langsung saya pecat,” katanya.
Tak hanya pada staf, Eri juga menekankan pentingnya peran para pemimpin wilayah. Menurutnya, jika ingin birokrasi bersih, sosialisasi harus di lakukan dari atas hingga ke akar rumput.
“Warga tidak boleh takut. Kita harus berani bersih. Kalau tidak di mulai sekarang, maka pungli tidak akan pernah hilang,” lanjutnya.
Ia berharap dengan langkah tegas ini, praktik pungli benar-benar bisa di hentikan di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Surabaya di bangun dengan kebersamaan, bukan dengan pungli. Mari kita jaga kepercayaan warga,” pungkasnya. (r6)
