Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk periode 2025–2030.
Penetapan ini di lakukan dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025 yang di gelar di Convention Hall Grand City, Surabaya, pada Jumat (9/5/2025).
Pengukuhan di lakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw. Pemilihan berlangsung melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh Komisariat Wilayah dan 98 anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Tomsi Tohir mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi Eri Cahyadi selama memimpin APEKSI.
“Terima kasih kepada Pak Eri dan jajaran pengurus atas kerja kerasnya membangun kebersamaan dan kemajuan bagi kota-kota di Indonesia,” ucapnya.
Ia menambahkan, Kemendagri akan terus memberikan dukungan penuh agar kepemimpinan Eri mampu membawa perubahan nyata. Menurutnya, APEKSI harus menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran inovasi antar pemerintah kota.
“Kalau ada satu kota yang punya program baik, kota lain bisa menirunya. Menjiplak itu sah-sah saja, selama untuk kebaikan,” katanya.
Ia mencontohkan program di Kota Gorontalo yang memberikan telur rebus kepada ibu hamil dan anak kekurangan gizi sebagai solusi sederhana untuk menekan angka stunting.
Ucapan Terima Kasih Eri
Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang kembali di berikan. Ia menegaskan bahwa memimpin APEKSI adalah amanah besar, dan tidak bisa di jalankan sendiri.
“Semua wali kota harus terlibat aktif. Ketika ada masalah, tanggung jawabnya kita pikul bersama. Bukan hanya pengurus,” tegas Eri.
Ia juga mengajak seluruh kota untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi nasional. Salah satu yang ia soroti adalah target Indonesia bebas sampah pada 2029, seperti yang di canangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Setiap kota harus punya sistem pemilahan sampah mandiri. Salah satu langkahnya adalah memilah dari rumah,” jelasnya. Ia menambahkan, kota-kota besar dengan volume sampah tinggi akan mendapat bantuan alat dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Eri menyinggung pentingnya sistem satu data. Menurutnya, data yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah menghambat penanganan masalah seperti kemiskinan dan stunting.
“Kalau datanya berbeda dengan BPS, kita sulit mengintervensi. Tapi tadi Sekjen Kemendagri sudah rapat dengan Menteri dan BPS. Harapannya, data bisa di bagikan by name by address,” kata Eri.
Dengan data yang akurat, ia yakin setiap pemerintah kota dapat menjalankan program yang tepat sasaran dan mendukung penuh visi pembangunan nasional. (r6)
