Surabaya,(DOC) – Aini (nama samaran), siswi SMA Tanwir Surabaya, hampir gagal mengambil ijazah aslinya karena tunggakan Rp3,1 juta. Kasus ini langsung menarik perhatian Azhar Kahfi, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya. Ia turun tangan melakukan advokasi selama dua hari.
Senin(15/9/2025) Azhar datang ke SMA Tanwir. Ia hanya bertemu seorang guru yang tidak tahu detail masalah. Selasa(16/9/2025), ia kembali lagi ke sekolah. Kali ini ia bertemu Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Tanwir, Ibu Yuni.
Dalam pertemuan itu Kepsek SMA Tanwir memberi pernyataan tegas, bahwa ijazah tidak bisa di berikan ke siswa sebelum tunggakan terselesaikan.
Sementara siswi Aini sangat membutuhkan ijazah asli untuk melanjutkan kariernya. Tanpa itu, ia sulit mendaftar kuliah atau melamar kerja. Fotokopi ijazah meskipun sudah di legalisir tetap tidak cukup untuk memenuhi banyaknya keperluan resmi.
Peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 58 Tahun 2024, sekolah negeri maupun swasta dilarang menahan ijazah siswa dengan alasan apa pun, termasuk tunggakan biaya.
Azhar Kahfi memastikan akan terus mengawal kasus ini. Ia juga siap membawa masalah ini ke sidang paripurna DPRD. “Pemerintah, DPRD, dan sekolah harus bersinergi. Jangan sampai ada siswa yang gagal mendapat ijazah hanya karena ekonomi keluarga,” tegasnya.
Juni 2023 lalu, Pemkot Surabaya bersama Baznas menebus 529 ijazah siswa SMA/SMK swasta. Program bantuan seperti Beasiswa Pemuda Tangguh, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga tersedia. Namun, kasus penahanan ijazah masih ditemukan di lapangan.
“Pemerintah dan sekolah lebih aktif. Jangan sampai masalah tunggakan menghalangi masa depan siswa,” harapan Azhar Kahfi.(r7)
