Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 2025 menaruh fokus besar pada pembangunan infrastruktur. Program ini tidak hanya menyasar proyek besar, tetapi juga pembangunan kampung yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Dengan langkah ini, Pemkot ingin memastikan fasilitas merata dari pusat kota hingga perkampungan.
Tahun ini, belanja Kota Surabaya diproyeksikan mencapai Rp 12,3 triliun. Selain itu, Pemkot menambah kekuatan anggaran melalui pinjaman Bank Jatim senilai Rp 450,2 miliar. Seluruh dana tersebut diarahkan untuk proyek infrastruktur yang dianggap mendesak.
Beberapa proyek besar masuk daftar prioritas. Antara lain:
- Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Rp 42,1 miliar
- Pelebaran jalan Wiyung–Lakarsantri Rp 130,2 miliar
- Penanganan banjir Rp 179,3 miliar
- Drainase diversi Gunungsari Rp 50,1 miliar
- Penerangan jalan umum Rp 50,3 miliar
Dengan proyek itu, Pemkot berharap kemacetan bisa berkurang, banjir terkendali, dan aktivitas ekonomi warga semakin lancar.
Setelah penetapan KUA-PPAS, DPRD Surabaya menyatakan dukungan penuh. Sinergi antara eksekutif dan legislatif di nilai penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, H. Buchori Imron, menegaskan pentingnya infrastruktur. “Kota Surabaya tumbuh pesat karena infrastruktur memadai. Oleh karena itu, DPRD mendukung sekaligus mengawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Buchori menjelaskan bahwa infrastruktur yang baik memperlancar mobilitas, distribusi barang, dan menekan biaya logistik. Sebaliknya, jalan rusak memicu kemacetan, boros bahan bakar, dan meningkatkan biaya produksi. Selain itu, ia menilai perawatan infrastruktur dapat mengurangi dampak banjir yang kerap melanda kawasan tertentu.
Ia berharap pembangunan, terutama di kawasan kampung, bisa selesai tepat waktu pada 2026. Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal fisik, melainkan juga investasi jangka panjang untuk kesejahteraan warga.
“Fokus pembangunan infrastruktur tahun ini tidak sekadar mempercantik kota. Sebaliknya, proyek ini menjadi strategi memperlancar mobilitas, mengurangi kerugian akibat banjir dan macet, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” pungkasnya.(r7)
