Lumajang, (DOC) – Purnomo (45), warga Jalan Ciliwung, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, hanya bisa mengelus dada. Penjual bakso gerobak ini terkejut saat mengetahui status desil kesejahteraannya dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendadak melonjak dari desil 3 ke desil 5.
Perubahan status ini berdampak mendalam bagi keluarganya. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp600 ribu per tiga bulan yang biasa ia andalkan, mendadak terhenti menjelang Hari Raya Idulfitri 2026 lalu.
“Enggak ngerti saya Mas, moro-moro (tiba-tiba) desil saya jadi lima. Dulu dapat PKH Rp600 ribu per tiga bulan, tapi sejak sebelum Lebaran sampai sekarang sudah tidak dapat sama sekali,” ujar Purnomo saat ditemui wartawan, Sabtu (5/9/2026).
Purnomo mengaku bingung dengan kenaikan desil kesejahteraannya tersebut. Pasalnya, kondisi ekonomi keluarga kecilnya hingga kini masih jauh dari kata mampu. Saban hari, ia harus mengayuh gerobak bakso dengan penghasilan yang sama sekali tidak menentu.
“Kalau lagi ramai, paling tinggi dapat laba Rp100 ribu. Rata-rata ya cuma Rp50 ribu sehari,” ungkapnya.
Beban hidup Purnomo kian berat karena ia belum memiliki rumah pribadi. Ia bersama anak dan istrinya masih menumpang di rumah kontrakan seharga Rp2 juta per tahun, dengan dinding bagian belakang yang hanya terbuat dari anyaman bambu (sesek).
Di sisi lain, Purnomo masih menanggung biaya pendidikan dua orang anaknya. Anak pertamanya kini tengah menempuh pendidikan tinggi berbekal beasiswa, sementara anak bungsunya sedang menimba ilmu di pesantren tanpa tersentuh bantuan pemerintah.
Kini, terhentinya dana PKH membuat napas dapur keluarganya semakin terengah-engah. Purnomo berharap ada penyesuaian ulang agar data sosial ekonominya kembali mencerminkan realita hidupnya di lapangan.
“Saya belum paham caranya dan belum sempat melapor ke Dinsos-P3A Lumajang. Harapan saya ya data ini disesuaikan lagi, karena jujur bantuan itu sangat berarti buat kami,” tutup Purnomo.
