Surabaya, (DOC) – Kualitas pelayanan haji dan umrah tahun 2027 mendatang sangat bergantung pada kejujuran pemetaan kendala anggaran saat ini. Hal tersebut ditegaskan dalam forum Evaluasi Program dan Anggaran 2026 yang digelar Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI di Surabaya, Rabu (16/9/2026).
Kemenhaj mendesak seluruh satuan kerja (satker) di tingkat pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) provinsi, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji se-Indonesia untuk membongkar seluruh persoalan lapangan dan tidak sekadar mengejar angka serapan anggaran.
Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan Setjen Kemenhaj RI, Marliza, menegaskan bahwa indikator keberhasilan anggaran terletak pada efektivitas pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar habisnya alokasi dana.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya berapa besar anggaran yang sudah terealisasi, tetapi juga bagaimana kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan,” tegas Marliza.
Ia meminta setiap satker menyampaikan kondisi pelaksanaan program secara transparan, termasuk kendala teknis dan kebutuhan revisi anggaran yang masih berjalan. Data objektif ini akan menjadi fondasi utama dalam mengunci pagu alokasi anggaran tahun 2027 agar lebih tepat sasaran.
Bagi Kanwil Kemenhaj Jawa Timur beserta seluruh perwakilan daerah yang hadir, evaluasi komprehensif ini menjadi momentum kritis untuk membenahi tata kelola anggaran. Pemetaan ulang atas revisi dan realisasi anggaran 2026 diharapkan dapat menghapus ketimpangan perencanaan, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta menjamin pelaksanaan program haji dan umrah ke depan berjalan lebih efisien, transparan, dan terukur.
