Jakarta (DOC) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama kabupaten/kota dengan kinerja terbaik di Indonesia. Hal itu berdasar hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kemendagri untuk tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Banyuwangi yang ditetapkan meraih status ”sangat tinggi”.
Evaluasi itu dilakukan Kemendagri sebagai proses monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Evaluasi dilakukan pada 541 kabupaten/kota dan Banyuwangi meraih nilai skor tertinggi 3,5592.
Direktur Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, Akbar Ali, mengatakan evaluasi LPPD dilakukan pada enam urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, pertanian, pariwisata hingga urusan penanganan kemiskinan. Dari enam indikator tersebut, dirinci lagi lebih detail menjadi 800 lebih indikator kinerja daerah yang menjadi poin penilaian.
“Ini menunjukkan, kinerja Banyuwangi berjalan terukur. Banyuwangi juga sukses mensinergikan program pembangunannya dengan program provinsi dan Nawacita nasional,” ujar Akbar, dilansir Tempo.co, Rabu (14/10).
Akbar menjelaskan, penilaian kinerja yang tinggi juga menunjukkan Banyuwangi mampu melaksanakan reformasi birokrasi, baik aspek reorientasi, reorganisasi, maupun restrukrurisasi. “Intinya, Pemkab Banyuwangi sudah berada di rel good governance yang benar,” imbuh Akbar.
Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih atas penilaian terbaik yang diraih oleh Banyuwangi. Prestasi tersebut merupakan hasil kerja dan sinergi segenap perangkat daerah bersama elemen masyarakat.
“Ujung dari pembenahan-pembenahan yang dilakukan di Banyuwangi tentu bukan penghargaan, tapi setidaknya penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” kata Anas.
“Terima kasih kepada Mendagri dan Gubernur Jatim Bu Khofifah yang memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan. Selamat juga kepada Gubernur Jatim dan jajarannya yang juga meraih peringkat tertinggi kategori pemerintahan provinsi,” tutur Anas.
Secara bertahap, hasil evaluasi kinerja Pemkab Banyuwangi terus menanjak. Pada 2010 di posisi 156 dari seluruh daerah di Tanah Air, meningkat ke posisi 20 pada 2015, lalu 2016 di posisi 16, 2017 di posisi ke-6, hingga tahun 2018 lalu di rangking 4.
“Alhamdulillah, setiap tahun peringkat kinerja terus meningkat. Tahun ini bisa peringkat pertama. Ini menunjukkan program yang kami susun tidak hanya berkutat pada rutinitas, tapi juga inovasi dengan kinerja yang terukur,” ujar Anas.
Dampak kinerja dan program pembangunan terhadap perekonomian warga Banyuwangi pun cukup positif. Kemiskinan berhasil diturunkan ke level 7,52 persen, padahal sebelumnya selalu di atas dua digit.
Pendapatan per kapita warga melonjak menjadi Rp 51,80 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20 juta. PDRB juga terus naik menjadi Rp 83,61 triliun dari sebelumnya Rp 32,46 triliun. (tc)