Jakarta,(DOC) – Komaruddin Hidayat Ketua Dewan Pers menilai dominasi platform digital global menjadi faktor paling menentukan di balik maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media konvensional Indonesia.
Perpindahan belanja iklan dari media arus utama ke platform media sosial dan layanan berbagi video disebut telah menggerus sumber pendapatan utama perusahaan pers.
Komaruddin menjelaskan, selama puluhan tahun iklan menjadi “amunisi” utama yang menopang keberlangsungan televisi, surat kabar, dan media mainstream lainnya. Namun, perubahan lanskap digital membuat aliran dana iklan kini lebih banyak mengalir ke platform global seperti media sosial dan YouTube.
“Sekarang ini semua media tradisional mengalami PHK karena pendapatannya (income) menurun. Dari mana income-nya? Dari iklan. Iklan larinya ke medsos,” katanya dilansir Senin (9/2/2026).
Ia menegaskan, tanpa adanya intervensi kebijakan yang adil dari pemerintah, kondisi tersebut akan terus membebani industri pers nasional.
Dewan Pers, kata Komaruddin, berharap pemerintah segera menyusun regulasi yang mampu membatasi hegemoni platform digital global sekaligus menciptakan keseimbangan dalam ekosistem bisnis media di Indonesia.
Menurut Komaruddin, ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada keberlanjutan perusahaan media, tetapi juga pada kualitas demokrasi dan arus informasi publik. Media arus utama yang tertekan secara finansial berisiko mengurangi jumlah jurnalis dan kapasitas produksi berita.
“Kalau pemerintah tidak ikut menciptakan keadilan, media mainstream itu kemudian mengalami kekurangan pendapatan (revenue) dan akhirnya PHK,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberpihakan kebijakan terhadap industri pers nasional penting untuk memastikan media tetap mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya secara profesional, independen, dan berkelanjutan di tengah gempuran ekonomi digital global. (rd)
