Surabaya,(DOC) – Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Mazlan Mansur, menyatakan, bahwa penyaluran dana hibah dari perusahaan-perusahaan swasta berupa Corporate Social Responsibility (CSR) untuk wilayah kota Surabaya, masih banyak yang belum tepat sasaran.
Pemkot Surabaya disarankan membentuk forum CSR agar penyaluran dana hibah tersebut tepat sasaran.
“Karena di kota Surabaya belum ada forum CSR seperti yang ada diprovinsi Jawa Timur,” ungkap Mazlan Mansur, usai hearing soal CSR dengan perwakilan Pemkot Surabaya, Rabu(24/10/2018).
Menurut Mazlan, saat ini Komisi B tengah merancang peraturan daerah (Raperda) untuk merapikan penyaluran CSR kepada masyarakat yang benar-benar tepat sebagai penerima bantuan.
“Sekarang masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan CSR,” tambahnya.
Sebelum Raperda itu disahkan, kata Mazlan, Pemkot diminta untuk memetakan terlebih dahulu penyaluran bantuan CSR ke masyarakat.
“Kami ingin setiap tahunnya Pemkot membuat pemetaan masyarakat. Pemkot belum pernah melaksanakaan pemetaan dampak sosial,” katanya.
Ia menambahkan, idealnya Pemkot hanya sebagai fasilitator dan penghubung atas kepentingan masyarakat yang memiliki hak sebagai penerima bantuan CSR. Mengingat selama ini program penyaluran bantuan CSR banyak yang disamakan dengan keinginan Pemkot belaka.
“Pemkot harus bisa menjembatani CSR karena ada masyarakat yang terdampak. Jangan melulu disamakan dengan program-program Pemkot,” tandasnya.(rob/r7)
