Surabaya,(DOC) – Indikator pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya masih rentan terhadap masalah. Komisi B DPRD kota Surabaya menganggap, pemicunya adalah tidak adanya konsep kajian yang jelas, terhadap salah satu indikator penting, yaitu harga sembako, barang dan jasa yang rawan mengalami fluktuasi.
Untuk mengantisipasi dan meredam gejolak ekonomi, Komisi B meminta Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya untuk menambah anggaran kajian-kajian ekonomi, baik mikro maupun makro.
“Selama ini hanya satu kali yang dianggarkan Pemkot untuk kajian ekonomi, sementara yang harus dikaji sangat banyak. Komisi B mendorong agar anggaran kajian ekonomi ditambah,” ujar Ketua Komisi B, Maslan Manzur, usai hearing dengan Bagian Perekonomian Kota Surabaya, Selasa(27/11/2018).
Ia menjelaskan, Komisi B mengkritisi anggaran kajian ekonomi yang diusulkan Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya hanya satu kali saja, padahal banyak yang harus dikaji agar persoalan-persoalan ekonomi Kota Surabaya tidak bergolak.
“Kami dorong anggaran kajian ditambah sebanyak-banyaknya,” tambah politisi PKB ini.
Mazlan menambahkan, persoalan ekonomi itu sangat komplek dan dibutuhkan kajian di semua sektor agar bisa meredam jika terjadi turbulensi ekonomi, sehingga tidak berdampak kepada masyarakat.
“Kajian UKM, BUMD, sektor riil, ekonomi mikro dan ekonomi, inflasi, dan ritel ini perlu kajian. Segitu banyaknya sektor ekonomi, ko dianggarkan cuma satu ya kacau ekonomi Surabaya,” pungkas Maslan.(robby/r7)
