Surabaya,(DOC) – Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi untuk membahas temuan kasus pelajar yang di duga terpapar narkoba. Rapat yang di pimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, pada Selasa (25/11/2025) tersebut menghadirkan BNN Kota Surabaya, Bakesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol PP, serta para camat se-Surabaya. Agenda ini menjadi tindak lanjut atas temuan 15 siswa yang diduga terpapar narkoba.
Anggota Komisi D, Abdul Ghoni, menyebut situasi lapangan sudah sangat mengkhawatirkan. Ia mengungkapkan adanya wilayah yang masuk zona merah dan pola transaksi yang membuat pelajar semakin rentan. “Narkoba di jual bukan hanya pakai uang, tapi hutang. Anak-anak awalnya gratis, lalu hutang, akhirnya mencuri karena ketagihan,” tegasnya. Ghoni menilai pengawasan di wilayah rawan harus di pertebal dan sinergi antarinstansi di perkuat.
Anggota Komisi D lainnya, dr. Zuhrotul Mar’ah, menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai benteng pertama anak.
“Bukan hanya seminar, tapi juga penguatan ekonomi keluarga agar anak tidak mudah terjerumus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti warung kopi yang kerap menjadi titik rawan transaksi, serta mendorong karang taruna lebih aktif membina remaja.
Kadinkes Surabaya, dr. Nanik Sukristina, menjelaskan bahwa langkah screening telah di lakukan massif.
“Kami sudah melakukan screening kepada 30.132 siswa dan tes urine kepada 368 siswa. Lima di antaranya terindikasi positif,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa mekanisme rujukan medis dan psikososial telah di siapkan bekerja sama dengan BNN dan rumah sakit.
Mitra Lembaga Rehabilitasi
Perwakilan Dinsos Surabaya, Arif Sugiharto, menyebut pihaknya memiliki mitra lembaga rehabilitasi sosial seperti Orbit dan LATU.
“Jika ada siswa membutuhkan rehabilitasi, kami siap melakukan pendampingan,” katanya.
Ketua Pelaksana Harian Bakesbangpol, Tunjung Iswandaru, mengakui adanya keterbatasan anggaran, namun memastikan komitmen program tetap berkelanjutan.
“Sosialisasi saja tidak cukup. Harus ada pendekatan kearifan lokal, melibatkan tokoh agama dan komunitas agar pencegahan lebih efektif.” tegasnya.
Kepala BNN Surabaya, Kombes Heru Prasetyo, meluruskan simpang-siur informasi publik terkait 15 siswa yang di beritakan positif narkoba.
“Itu bukan tes urine. Kegiatan kemarin adalah screening perilaku zat adiktif seperti rokok, alkohol, dan lem,” tegasnya.
Heru juga memastikan layanan rehabilitasi dapat di lakukan melalui IPWL, puskesmas, dan lembaga resmi lain. Ia menambahkan BNN siap memperkuat program ketahanan keluarga antinarkoba yang berbasis komunitas remaja.
Menutup rapat, dr. Akmarawita Kadir, menekankan perlunya SOP terpadu penanganan pelajar yang terpapar narkoba. “Anggaran ada, tapi belum terintegrasi. Kita butuh koordinasi kuat dan langkah konkret seperti screening rutin serta program pencegahan yang berbasis komunitas,” tegasnya.
Kasus keterlibatan pelajar dalam narkoba menjadi peringatan keras bagi Surabaya. Rapat tersebut menegaskan bahwa penyelesaian tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi, tetapi membutuhkan aksi nyata, kolaborasi lintas lembaga, peran keluarga, dan program pencegahan berkelanjutan agar generasi muda terlindungi. (r6)
