Surabaya, (DOC) – Data laporan pengaduan (Lapdu) dugaan korupsi di Surabaya yang di beber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020-2024, menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, A Hermas Thony.
Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, di antara kabupaten/kota se-Jawa Timur, Surabaya meraih peringkat terbanyak. Data pengaduan korupsi di Surabaya, yakni 343 Lapdu masyarakat.
Legislator asal Partai Gerindra ini menilai data yang di pamerkan itu akan menjadi bumerang bagi lembaga antirasuah.
Pasalnya bila Lapdu tersebut tidak di tindaklanjuti, maka di khawatirkan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap KPK.
“Ya aturan sebanyak itu kalau tidak di tindaklanjuti itu, menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat ke KPK menurun,” ucapnya, Senin(24/6/2024).
Alasan itu menurut Thony sangat wajar. Mengingat sekarang ini tingkat kepercayaan terhadap KPK dalam memberantas maling uang negara sangat tinggi di banding institusi lainnya.
Segera Realisasikan
Nah, apabila hal tersebut tak segera di realisasikan oleh KPK maka akan beredar bila lembaga antirasuah itu bisa ‘masuk angin’. Terutama soal masifnya penanganan korupsi di kota pahlawan.
“Karena apa, ada dugaan macam-macam nanti. Buat KPK yang tidak aware dengan aduan masyarakat atau KPK yang memang tidak mau nindaklanjuti persoalan-persoalan di Surabaya,” jelasnya.
Selain itu, anggapan masyarakat kata Thony akan menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak serius untuk melakukan pencegahan korupsi sedini mungkin dari tingkat jajaran paling bawah.
Di khawatirkan Lapdu tersebut akan menjadi bom waktu. Hanya menunggu momen, bom tersebut akan meledak di era-era kepemimpinan mendatang.
Karena itu, ia mendorong keseriusan KPK untuk menuntaskan data Lapdu tersebut.
“Nanti di kira Surabaya itu gak bisa? Kalau gak segera di selesaikan nanti numpuk dan jadi bom waktu. Jangan-jangan begitu muncul nanti ada rentetan kasus yang meledak di Surabaya. Bahaya untuk Surabaya. Nah itu akan mengganggu stabilitas,” pungkasnya.
Di ketahui Lapdu dugaan korupsi di beber oleh KPK di gedung Grahadi, Kamis(13/6/2024) lalu.
Hadir seluruh Kepala Daerah se Jawa Timur di acara itu untuk melakukan penandatanganan pakta integritas bersama kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur. (r7)
