Probolinggo,(DOC) – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 11 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa berhenti beroperasi untuk sementara waktu.
Pemicu utama penutupan ini adalah masalah administrasi dan kesehatan. Dapur-dapur tersebut rupanya belum memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, dokumen ini merupakan syarat mutlak agar penyedia makanan bisa melayani masyarakat secara aman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, membenarkan kebijakan penutupan tersebut. Menurutnya, BGN ingin memastikan standar kualitas gizi tetap terjaga.
“Penutupan sementara terjadi karena SPPG terkait belum mengantongi SLHS,” jelas Ugas saat dikonfirmasi via pesan singkat, Sabtu (14/3/2026).
Ugas belum bisa merinci seluruh titik lokasi dapur yang tutup. Pasalnya, data dari BGN mencakup wilayah yang sangat luas di seluruh Jawa Timur.
“Surat pemberitahuan yang kami terima berisi data 1.512 SPPG di Jawa Timur. Jadi, saya tidak hafal detail lokasi pastinya,” tambahnya.
Meski begitu, beberapa dapur yang sudah dipastikan berhenti beroperasi berada di wilayah:
- Kecamatan Paiton
- Kecamatan Kraksaan
- Kecamatan Sumberasih
Penghentian ini jelas berdampak pada suplai makanan bergizi untuk para siswa. Namun, Pemkab Probolinggo menjamin kondisi ini hanya bersifat sementara. Begitu pengelola dapur memenuhi standar kesehatan dan syarat administrasi, mereka bisa kembali melayani siswa.
Saat ini, Ugas tengah memimpin rapat koordinasi untuk mencari solusi agar program MBG tidak mandek. Fokus utamanya adalah memastikan pemenuhan gizi pelajar tetap berjalan sesuai target awal.(r7)
