Depok,(DOC) – Pemerintah menegaskan bahwa kemajuan pendidikan nasional adalah tanggung jawab bersama. Pernyataan ini di sampaikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat membuka pra-peluncuran Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di Gedung Garuda PPSDM Kemendikdasmen, Sawangan, Depok, Senin (28/4).
Dengan tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” acara ini mempertemukan lebih dari 900 peserta. 900 perserta tersebut dari pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, hingga komunitas pendidikan untuk menyelaraskan visi pembangunan lima tahun ke depan.
Mendikdasmen menekankan, percepatan program seperti Revitalisasi Sekolah, digitalisasi pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan guru hanya dapat terlaksana melalui dukungan penuh daerah dan masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” dan peluncuran Wajib Belajar 13 Tahun. Ia menilai kedua hal ini sebagai pilar pendidikan karakter dan keberlanjutan.
Di sisi lain, Deputi PPN/Bappenas Amich Alhumami memaparkan arah kebijakan “Visi Indonesia Emas 2045” yang menitikberatkan pada pemerataan pendidikan berkualitas. Menurut Amich, tanpa peningkatan partisipasi menengah dan tinggi, serta penguatan PAUD dan dukungan bagi kelompok marjinal, Indonesia sulit mendongkrak prestasi nasional.
Kebangkitan Pascaperang
Lebih lanjut, Amich mengajak peserta belajar dari keberhasilan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang bangkit pascaperang melalui investasi masif di ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Kita tak perlu jauh-jauh ke Barat. Negara tetangga di Asia membuktikan bahwa reformasi sistemik dan inklusif di bidang pendidikan adalah kunci kemajuan ekonomi.”
Kemudian, Sekjen Kemendikdasmen Suharti memaparkan bahwa forum ini di rancang untuk menjamin kebijakan pusat di jalankan dan di sempurnakan secara kolaboratif di daerah. Ia menambahkan, Konsolidasi Nasional 2025 akan membahas delapan isu utama. Isu di mulai revitalisasi satuan pendidikan hingga layanan 3T dan pendidikan inklusif.
Tak kalah penting, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan dukungan parlemen melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Partisipasi semesta bukan slogan; kebijakan publik terbaik lahir dari keterlibatan aktif masyarakat,” pungkasnya. (r6)
