Surabaya,(DOC) – Ketua Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Surabaya, Syarifudin Juhri menegaskan, tidak ada catatan buruk pada kinerja walikota. Alasannya, menurut Politisi PDIP ini LKPJ AMJ didasarkan pada referensi dari tahun ke tahun tak ada nilai “merah”.
“Jika dinilai, kalau nilai 100 terlalu sempurna. Ya, antara nilai 8 sampai 9,” tuturnya. Kamis(30/4/2015) kemarin.
Ketua Komisi C ini mengakui, Pansus LKPJ AMJ akan mengevaluasi visi-misi yang diusung pada Pemilukada Surabaya 2010 dengan program yang telah dijalankan oleh pemerintah kota. Namun sejauh ini, menurutnya tidak ada problem yang signifikan.
“Hanya catatan-catatan saja, tidak ada kesempurnaan yang dilakukan manusia,” terang Sekretaris DPC PDIP Surabaya.
Syaifudin mengatakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, persoalan yang perlu mendapat perhatian yaitu masalah banjir dan kemacetan.
“Banjir pasti menjadi pertanyaan dalam pandangan kalangan dewan,” katanya.
Namun demikian, problem banjir tersebut diakibatkan karena belum terselesaikannya masalah Box Culvert yang awalnya irigasi menjadi drainase. Artinya, menurut Syaifudin persoalan tersebut sepenuhnya bukan tanggung jawab pemerintah kota.
“Karena membutuhkan dana yang besar, jadi membutuhkan APBN,” tegasnya.
Sementara, untuk persoalan kemacetan atau transportasi. Ia berharap kemacetan di kota Surabaya tidak separah DKI Jakarta.
“Jangan sampai Surabaya ke depan seperti Jakarta,” katanya.
Terkait wacana adanya pandangan fraksi-fraksi dalam penyampaian jawaban kalangan dewan terhadap LKPJ AMJ Walikota. Syaifudin Juhri memastikan ada.
“Setelah nota penjelasan pemkot, baru pandanhgan fraksi,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan, kalangan dewan hanya bisa memberikan rekomendasi berupa catatan-catatan saja. Sesuai Undang-Undang, tidak ada penolakan LKMJ AMJ.
“Rekomendasinya mana yang belum dilakukan dan yang belum. Hanya memberikan suppot dan catatan-catatan saja,” katanya.(k4/r7)
Nilai 9 Untuk Kinerja Tri Rismaharini
