PAD Jatim Tembus 58 Persen, Khofifah Bidik Obligasi Daerah Jadi Solusi Fiskal

PAD Jatim Tembus 58 Persen, Khofifah Bidik Obligasi Daerah Jadi Solusi FiskalSurabaya,(DOC) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong inovasi creative financing. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Khofifah menyampaikan gagasan tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam Sarasehan Nasional MPR RI di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (5/2/2026).

​Dalam paparannya, Khofifah menjelaskan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim kini mencapai 58,92 persen. Sebaliknya, pendapatan transfer hanya berada pada angka 41,08 persen. Meskipun fundamental fiskal Jatim sangat kuat, pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan besar akibat penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun.

Bacaan Lainnya

​Tiga Strategi Keuangan Jatim

​Oleh karena itu, Khofifah menerapkan tiga prinsip utama guna menjaga keberlanjutan pembangunan:

Collecting More: Tim mengoptimalkan aset, digitalisasi sistem, serta melakukan intensifikasi pajak daerah secara masif.

​Spending Better: Pemerintah menjamin setiap rupiah anggaran belanja produktif mengalir secara efektif dan efisien.

Creative Finance: Daerah mulai mengakses berbagai sumber pembiayaan inovatif yang akuntabel di luar skema APBD konvensional.

​Fokus pada Infrastruktur Produktif

​Selanjutnya, salah satu instrumen andalan yang sedang digodok adalah Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2024, instrumen ini mampu membiayai proyek infrastruktur tanpa harus membebani kas daerah secara mendadak.

​”Obligasi daerah bisa membiayai pasar digital, layanan air, hingga pelabuhan. Jadi, ini adalah investasi penghasil nilai (revenue center),” tegas Khofifah.

​Selain itu, ia menyebut tiga wilayah di Jatim yang paling siap menerbitkan obligasi, yaitu Surabaya, Bojonegoro, dan Kota Kediri. Ketiganya memiliki kapasitas fiskal serta proporsi penduduk yang sangat mendukung.

​Lampu Hijau dari MPR RI

​Sementara itu, Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. Mekeng menilai bahwa keterbatasan fiskal pusat saat ini memang memerlukan solusi yang tidak konvensional.

Baca Juga:  Update Pasien Covid-19 di Jatim Bertambah 17 Orang, Terbanyak Dari Lumajang dan Kediri

​”Oleh sebab itu, ini menjadi momentum bagi daerah untuk berani melangkah. Namun, perencanaan matang dan mitigasi risiko tetap menjadi kunci utama,” ujar Mekeng.

​Sebagai tambahan, Pemprov Jatim juga tengah menyiapkan skema green finance. Mereka berencana menerbitkan green bond khusus untuk pengadaan bus listrik Trans Jatim. Program ini menjadi bagian penting dari transformasi transportasi publik yang ramah lingkungan di Jawa Timur.(lup/r7)

Pos terkait