Surabaya,(DOC) – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Surabaya menggelar rapat bersama manajemen RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD dr. Soewandhi, Jumat (11/4/2025).
Dalam forum itu, sejumlah anggota dewan menyoroti arah pembangunan rumah sakit daerah dan mendesak Pemkot untuk fokus pada proyek yang sudah siap secara finansial dan teknis.
Kinerja Positif RSUD BDH
Rapat yang di pimpin Ketua Pansus LKPJ, Budi Leksono, membahas evaluasi kinerja rumah sakit milik Pemkot(RSUD Soewandhi, BDH dan Eka Chandra Rini, red) serta strategi penggunaan anggaran pembangunan fasilitas kesehatan.
Salah satu sorotan utama datang dari anggota DPRD, Aning Rahmawati, yang menyampaikan kritik tajam terhadap rencana pembangunan RS Surabaya Selatan.
Menurut Aning, RSUD BDH menunjukkan performa keuangan yang sehat dengan pendapatan mencapai Rp174 miliar dan pengeluaran Rp167 miliar. Ia menilai rumah sakit tersebut layak di kembangkan lebih lanjut, apalagi di dukung dengan visibility study yang sudah lengkap dan rencana pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi.
“Ini investasi yang jelas. Dalam lima tahun, dana Rp500 miliar bisa kembali. Sementara RS Surabaya Selatan sampai sekarang belum punya visibility study dan masih menunggu pengesahan RTRW,” ujar Aning.
Aning menyarankan agar dana sebesar Rp305 miliar yang sebelumnya di alokasikan untuk pembangunan RS Surabaya Selatan, di alihkan ke RSUD BDH yang sudah terbukti layak dan menjanjikan.
Pembangunan RS Surabaya Selatan Belum Layak
Aning menilai proyek RS Surabaya Selatan belum layak di eksekusi dalam waktu dekat. Selain belum ada studi kelayakan, pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baru akan dilakukan pada 22 April 2025. Menurutnya, dari segi efektivitas waktu, proyek ini hampir mustahil bisa dimulai tahun ini.
“Kalau kita ingin efisien, alangkah baiknya fokus ke RS yang sudah siap. Jangan sampai dana besar justru habis untuk proyek yang belum matang,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar RS Surabaya Utara menjadi alternatif karena hanya membutuhkan renovasi ringan, sehingga bisa lebih cepat di realisasikan.
Evaluasi Pelayanan di RS Surabaya Timur dan RS Eka Chandra Rini
Tak hanya RS Selatan, Aning juga menyoroti pelayanan di RS Surabaya Timur yang masih berstatus sebagai rumah sakit transit. Ia menyebut banyak pasien yang harus dirujuk karena layanan belum optimal.
“Saya sendiri belum berani berobat ke sana karena informasinya belum siap. Jangan sampai RS Selatan nanti bernasib sama—besar anggaran, tapi minim manfaat,” ungkapnya.
Untuk RS Eka Chandra Rini, Aning mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Jika rekrutmen CPNS terlambat, operasional rumah sakit tersebut juga akan terganggu. Ia mendorong manajemen rumah sakit untuk menetapkan prioritas pelayanan yang tepat.
Berdasarkan hasil rapat, Pansus LKPJ DPRD Surabaya akan merekomendasikan kepada Pemkot agar melakukan evaluasi mendalam terhadap rencana pembangunan rumah sakit baru. Fokus anggaran diharapkan diarahkan pada proyek-proyek yang sudah siap, seperti RSUD BDH, demi efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan layanan kesehatan warga Surabaya.(r7)
