Pembahasan RPJMD 2016 – 2021 Dikebut

Tidak ada komentar 293 views

Surabaya,(DOC) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021 dibahas dalam waktu singkat sekitar 8 hari. Terbatasnya waktu pembahasan tersebut terjadi, karena sesuai amant UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah RPJMD harus selesai 6 bulan sejak Pelantikan Walikoata dan Wakil Walikota Surabaya. Sedangkan, Walikota Surabaya dan Wakil Walikota, Tri rismahrini dan Whisnu Sakti Buana dilantik 17 Januari lalu.
Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya , Adi Sutarwijono, Senin(1/8/2016) mengatakan, setelah hari ini, draft RPJMD telah disampaikan ke DPRD, Kamis (4/8) akan dilanjutkan dengan pembentukan pansus RPJMD. Menurutnya, komposisi anggota pansus berasal dari  usulan fraksi-fraksi. “Jumlahnya berdasarkan angka kelipatan lima, jadi total ada 10. Jadi kuorumnya 6 (orang),” ungkapnya
Ia menambahkan, berdasarkan agenda dewan, pembentukan pansus RPJMD akan dilakukan, Kamis (4/8/2016).  kemudian 12 Agustus Pengesahan RPJMD. “Gak sampai 17 Agustus (pembahasan) selesai,” katanya.
Namun, Politisi PDIP ini mengakui, untuk membahas Raperda RPJMD, kalangan dewan harus kerja maraton mulai pagi hingga  malam hari. Dan, itu sudah disepakati para anggota dewan dalam Badan Musyawarah (Banmus).
Adi Sutarwijono mengungkapkan, dalam membahas RPJMD Kota Surabaya, pihaknya hanya melakukan penyelerasan saja dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. “Selain penyelarasan, pansus juga melakukan pendalaman atas materi-materi yang ada,” katanya
Ia menerangkan, RPJMD Kota 2016 – 2021, sejatinya merupakan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota selama 5 tahun. Jadi, program kerja yang tercantum desainnya adalah hak prerogratif kepala daerah dan wakilnya. “Jadi pansus ini akan mendalami apa yang dipikirkan walikota dan wakil walikota,”paparnya
Dalam visi misi Walikota dan wakil walikota, program kerja yang diprioritaskan meliputi pembangunan SDM, karena memasuki perdagangan bebas (MEA), infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi.
Anggota Komisi C, M. Machmud berharap, pembahasan yang berlangsung singkat tersebut bisa efektif. Untuk itu, menurutnya para anggota pansus harus menganalisa semua persoalan yang ada. “Karena ini GBHN Walikota dan wakilnya,” tuturnya.(k1/r7)