Probolinggo,(DOC) – Realisasi APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018 menduduki peringkat 1 se – Jawa Timur per 8 Nopember 2018. Tidak itu saja dengan capaian realisasi sebesar 75,76% dari target 89,63% penyerapan anggaran, membawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo masuk dalam peringkat 5 Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Prestasi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Probolinggo H. Soeparwiyono saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TIM TEPRA) APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018 di ruang pertemuan Paiton Resort Hotel, Selasa(13/11/2018) malam.
“Posisi sampai bulan Oktober 2018 progres realisasi keuangan kita dari target 89,63% sudah mencapai 75,76%, sementara pada fisik hanya 59,01% dari target 96,83% yang sudah ditetapkan sebelumnya,” jelas Sekda Soeparwiyono kepada seluruh peserta Rakor.
Menurut Sekda H Soeparwiyono realisasi ini sudah cukup bagus. Namun pihaknya berharap kepada seluruh OPD yang yang berada jauh dibawah target yang sudah ditetapkan untuk segera meningkatkan capaian relaisasi anggaran yang berkaitan dengan administrasi keuangan maupun fisik sebelum batas akhir waktu pada pertengahan bulan Desember mendatang.
Lebih lanjut Sekda Soeparwiyono memaparkan hal – hal utama penyebab minimnya capaian realisasi fisik di Kabupaten Probolinggo sampai dengan bulan Oktober 2018 antara lain adalah terlambatnya proses pelelangan pengadaan barang jasa, pengadaan tanah yang terhambat pada Dinas PUPR, adanya regulasi penggunaan dana dari pusat sebesar 22,7 milyar pada Dinas Kesehatan sehingga tidak bisa diserap. Serta beberapa OPD belum memiliki mekanisme pengendalian secara periodik terhadap realisasi anggaran masing-masing.
“Perencanaan itu sangat penting, makanya pada saat kita merencanakan suatu program kegiatan maupun pengadaan barang dan Jasa itu harus benar – benar sesuai kapasitas dan memang bisa laksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggara. Jangan sampai di tengah jalan kemudian mendapatkan kesulitan – kesulitan teknis sehingga tidak mencapai apa yg sudah kita harapkan bersama,” tegasnya.
Sementara Santiyono Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, menyampaikan turut mengapresiasi kepada OPD dan SKPD yang telah berupaya maksimal menenuhi target realisasi anggara TA 2018.
“Capaian ini cukup menggembirakan dengan harapan pada waktu yang tersisa ini masih bisa minimal mendekati target yang sudah ditetapkan, sehingga SILPA tidak terlalu tinggi. Karena SILPA merupakan indikator suatu daerah dalam hal pengelolaan anggaran,” jelas Santiyono.
Kemudian dalam sambutannya tersebut Santiyono juga melaporkan realisasi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2018. Sampai tanggal 12 Nopember 2018 Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari 24 kecamatan saat ini sudah mencapai total 71% yaitu sebesar 7 milyar rupiah. Disebutkan kecamatan Lumbang, Sumber dan Sukapura adalah tugas besar untuk target pencapaian PBB tersebut.
“Senyampang masih ada waktu monggo segera ditingkatkan dan dilaporkan kepada kami, masih sekitar 3 milyar rupiah yang kami yakin saat ini masih ada di masyarakat wajib Pajak atau di tim pemungut pajak,” tandasnya.(imam/r7)