Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya dalam mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan sesuai mekanisme. Klarifikasi ini di sampaikan untuk meluruskan sejumlah isu, mulai dari alokasi makan-minum (mamin), perjalanan dinas luar negeri, hingga pinjaman daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, M Fikser, menjelaskan anggaran mamin hanya di gunakan untuk kegiatan kemasyarakatan.
“Anggaran mamin di pakai saat menerima tamu kepala daerah atau acara bersama masyarakat. Rapat internal Pemkot tidak ada anggaran mamin. Pengeluaran baru bisa dilakukan bila ada tamu dari luar,” jelas Fikser, Kamis(25/9/2025).
Ia juga menegaskan anggaran Rp15,3 miliar untuk 557 ribu paket makan lapangan bukan untuk ASN, melainkan kegiatan publik seperti Festival Rujak Uleg.
Fikser membantah isu perjalanan dinas luar negeri senilai Rp8,63 miliar. Ia menegaskan sejak pandemi Covid-19, Pemkot tidak lagi mengalokasikan anggaran tersebut kecuali biaya di tanggung penyelenggara.
“Kami menjalin sister city dengan 25 kota, misalnya Kochi di Jepang dan Liverpool di Inggris. Yang berangkat pun tenaga teknis, bukan pejabat. Semua izin juga dari Kemendagri,” paparnya.
Pada 2025, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahkan menghapus anggaran perjalanan dinas luar negeri.
Efisiensi Pengadaan Peralatan
Terkait isu penyewaan ribuan kipas angin, sound system, tenda, dan panggung, Fikser menyebut Pemkot menyatukan anggaran di satu perangkat daerah.
“Tujuannya efisiensi dan memudahkan pengawasan. Peralatan itu di pakai untuk kegiatan masyarakat, bukan internal semata,” tegasnya.
Fikser juga meluruskan kabar soal pinjaman berbunga 13,7 persen di Bank Jatim. Menurutnya, Pemkot berhasil menegosiasikan bunga hingga di bawah 6 persen.
“Bank Jatim itu bank daerah di mana kita punya saham. Pinjaman ini tanpa jaminan dan sudah di konsultasikan dengan Kemendagri serta Kemenkeu,” ujarnya.
Ia menegaskan pinjaman hanya di pakai untuk pembangunan rumah sakit dan infrastruktur strategis. Pembangunan juga di biayai dari APBD, kerja sama dengan investor, dan skema KPBU.
Fikser memastikan Pemkot menghitung kemampuan fiskal secara hati-hati sebelum mengajukan pinjaman. Kajian ekonomi, kelembagaan, hingga mitigasi risiko telah dilakukan.
“Setiap rupiah di arahkan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Surabaya,” pungkasnya.(r7)
