Surabaya,(DOC) – Industri jasa pengamanan nasional kini memasuki babak baru menuju ekosistem berbasis teknologi digital. Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, mencanangkan visi Smart Security 2026 dalam forum dialog strategis BPD ABUJAPI Jawa Timur di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu (15/4/2026).
Visi ini fokus pada digitalisasi layanan, standardisasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), dan penggunaan sistem keamanan modern. Polri akan mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) dengan teknologi canggih seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan Internet of Things (IoT).
“Smart Security 2026 adalah orkestrasi antara kepatuhan hukum, inovasi teknologi, dan pemuliaan tenaga kerja. Kami juga memodernisasi administrasi melalui KTA Satpam digital untuk validasi data yang lebih cepat,” tegas Irjen Pol. Kalingga.
Revolusi Perizinan dan Kualitas SDM
Hadirnya PP 28/2025 membawa perubahan besar bagi pelaku bisnis keamanan. Kini, sistem perizinan (SIO) terintegrasi penuh dengan Online Single Submission (OSS) dan berlaku selamanya. Namun, kemudahan ini menuntut standar kualitas yang lebih ketat agar tidak terjadi persaingan harga yang tidak sehat.
Ketua BPD ABUJAPI Jatim, Dra. Musfiroh Agus Sumitro, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan profesionalisme personel. “Keamanan adalah investasi, bukan sekadar biaya. Kami fokus pada kepatuhan regulasi dan kesejahteraan Satpam sebagai garda terdepan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Kadin Jatim, H. Adik Dwi Putranto, meminta perusahaan jasa pengamanan mengubah paradigma bisnis. Ia menekankan agar BUJP tidak lagi sekadar “menjual orang”, melainkan “menjual skill”.
“Dunia usaha melihat pengamanan sebagai bagian dari sistem kepercayaan. Jika kita menjual kualitas dan kompetensi spesifik, maka margin usaha terjaga dan kesejahteraan prajurit pengamanan otomatis meningkat,” jelas Adik.
Kolaborasi Strategis dan Mitigasi Risiko
Pakar manajemen risiko, Apt. Yuliasman Chaniago, menambahkan bahwa teknologi membantu efisiensi, namun peran manusia tetap vital. Satpam bertugas sebagai pihak pertama yang memitigasi risiko di lapangan dalam menjaga ketangguhan perusahaan.
Di akhir acara, BPD ABUJAPI Jatim menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kadin Jawa Timur. Kerja sama ini bertujuan memperkuat pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan derajat profesi satuan pengamanan di era digital.
Melalui forum yang dimoderatori Rudy Hutagalung ini, industri menyepakati tiga langkah konkret: pemutakhiran keterampilan (up-skilling), integrasi sistem izin ke OSS, serta penguatan kolaborasi antara asosiasi, regulator, dan pengguna jasa. (lup/r7)
