Surabaya, (DOC) – Terkait penyekatan di Suramadu sisi Surabaya merupakan bentuk kepedulian dari Wali Kota Surabaya bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap warga Madura yang ada di Surabaya.
Sekretaris Jenderal Madura Asli (MADAS) Sulaiman Darwis menentang dan membantah sejumlah tudingan miring tentang penyekatan di Suramadu bentuk diskriminasi kepada warga Madura. “Justru penyekatan ini untuk membantu warga Madura yang ada di Surabaya. Justru penyekatan ini adalah antisipasi penyebaran Covid-19 dari Kabupaten Bangkalan. Jadi, buat warga Bangkalan khusus warga Madura, saya tegaskan bahwa penyekatan ini adalah bentuk kepedulian Pemkot Surabaya untuk warga Madura, bukan berarti diskriminasi, tapi Surabaya peduli kepada sesama,” tegasnya, Rabu (16/6/2021).
Ia mengaku berani mengatakan seperti itu karena dia bersama teman-temannya dari Ormas MADAS, selalu hadir di penyekatan itu setiap hari dengan dipiket. Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu jajaran Pemkot Surabaya dalam melakukan penyekatan dan tes. “Makanya, kami hadir di sini untuk membantu, mungkin ada yang agak emosi untuk dites, kita akan hadapi dengan persuasif dengan Bahasa Madura kita. Jadi, sekali lagi saya pastikan bahwa wali kota dan jajaran pemkot hadir di penyekatan ini justru untuk membantu dalam pencegahan virus Covid-19 dari Bangkalan. Kalau sudah dites kan nanti bisa diketahui, oh ini sehat, oh ini gak sehat, sehingga enak nanti bisa dibantu pengobatannya,” tegasnya.
Ia juga sudah menelusuri sebuah pamflet yang berisi seruan aksi yang akan digelar besok di Pemkot Surabaya dan Polda Jatim. Menurutnya, pamflet itu dikoordinatori oleh Bob Hasan, dia pun tidak tahu Bob Hasan itu dari komunitas atau ormas Madura apa. “Saya takutnya ini hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Yang pasti, kami dari Ormas MADAS mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya bersama jajaran Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan bahwa kebijakan untuk melakukan penyekatan dan tes antigen di Suramadu itu merupakan keputusan bersama antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Bupati Bangkalan, dan Wali Kota Surabaya. “Jadi, ketika ada lonjakan kasus di Bangkalan beberapa waktu lalu, Forkopimda Jatim langsung tanggap melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk menggelar rapat dengan Forkopimda Surabaya dan Bangkalan. Nah, dalam rapat itu diputuskanlah bahwa harus ada penyekatan dan tes antigen di Suramadu dan Bangkalan. Makanya, pemkot melakukan penyekatan di Suramadu sisi Surabaya itu. Sekali lagi, ini keputusan bersama dengan Forkopimda Jatim, bukan kebijakan pemkot saja,” tegasnya.
Febri memastikan bahwa semua proses penyekatan yang dilakukan di Suramadu itu sudah sesuai dengan arahan dan permintaan Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam V Brawijaya. Bahkan, proses penyekatan di Suramadu itu sudah diapresiasi oleh Menkes dan juga BNPB, sehingga dia menepis kalau ada diskriminasi terhadap warga Madura di penyekatan Suramadu itu. “Ini langkah antisipasi kita bersama, ini demi keamanan dan demi melindungi warga, sehingga apabila diketahui ada yang positif Covid-19, dia bisa kita rawat bersama dan jelas difasilitasi oleh pemerintah. Tes ini juga untuk mengetahui sebaran Covid-19 itu, dan yang paling penting dapat mempermudah petugas dalam melakukan tracing, sehingga bisa lebih cepat dilakukan pencegahannya,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, seharusnya warga Surabaya dan warga Madura sama-sama mendukung langkah ini, supaya tidak ada lonjakan kasus Covid-19, baik di Surabaya maupun di Bangkalan Madura. Apalagi beberapa waktu lalu, perwakilan Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), sudah mengapresiasi dan mendukung penyekatan ini. “Jadi, ayo kita bersama-sama mendukung penyekatan dan tes antigen di Suramadu demi mengantisipasi penyebaran Covid-19, yang nyata adanya,” pungkasnya. (Hm/Fr)