Surabaya,(DOC) – Perusahaan Milik Negara mempunyai fungsi ganda dalam menjalankan usahanya yaitu mencari keuntungan dan mensejahterakan rakyat. Hal ini seperti yang di amanahkan Undang-Undang Dasar(UUD) 1945.
Tak hanya di tingkat nasional seperti Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang mempunyai tugas seperti itu, melainkan juga Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) yang di bentuk oleh pemerintah kota maupun kabupaten.
Berkaitan dengan ini, Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Syaifudin Zuhri mendesak Walikota Tri Rismaharini untuk melakukan re-strukturisasi jajaran direksi yang terdapat di BUMD milik Pemkot, yaitu Perusahaan Daerah(PD) Rumah Potong Hewan(RPH), PD Pasar Surya, dan PT Surya Karsa Utama(SKU), BUMD dibidang property.
Menurut Ipuk panggilan akrab Syaifudin, perusahaan milik Pemkot ini, dinilai tak pernah mampu membuat inovasi yang mensejahterakan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan.
Mereka hanya berfikir profit oriented, agar setoran deviden ke owner terus meningkat setiap tahun sehingga di anggap berprestasi. “Kalau tidak segera di rombak, maka Pemkot Surabaya akan menjadi kapitalis. Padahal pemerintah tidak boleh begitu. BUMD itu harus mampu dan berusaha mengintegrasikan program – program kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan,”
Pemkot Surabaya yang berkaitan dengan kebutuhan dan kesejahteraan msayarakat,” ujar ketua Panitia Khusus(Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), Selasa (16/8/2016)
Ia mencontohkan, di PD RPH yang selama ini hanya menjadi tempat penjagalan sapi saja, tanpa mau mengembangkan tugas dan fungsinya yaitu menjaga kebutuhan daging agar tidak langka.
Begitu pula dengan PT SKU dalam penyediaan rumah atau tempat tinggal yang dapat terjangkau oleh masyarakat middle – low. Ipuk menjelaskan, selama ini kinerja PT SKU cenderung berkiblat kepada para pengembang swasta yang hanya berfikir ekspansi dengan memperluas area bisnis property-nya dan bahkan membangun gedung-gedung bertingkat untuk dijadikan hunian(apartement). Ia kuatir kemajuan kota Surabaya sebagai metropolis kedua, tak dapat di nikmati warga Surabaya, hanya warga pendatang.
“Kalau kota Surabaya dengan sebutan Kota metropolis ini nantinya menjadi kota yang maju dan modern, tetapi isinya hanya warga dari luar Kota Surabaya, maka ini bukan sebuah keberhasilan, tetapi justru kegagalan. Saya berharap paradigma ini dirubah, karena kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan tanggungjawab Negara,” kesalnya.(r7)
Perlu Restrukturisasi BUMD Untuk Kesejahteraan Masyarakat
