Jakarta (DOC) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus memprioritaskan kepentingan nasional di tengah situasi global yang penuh kerawanan. Ia mengingatkan kekayaan alam dan sumber daya nasional harus dijaga agar tidak terus terkuras, sementara politik dan ekonomi kini semakin berkaitan dengan kepentingan keamanan negara.
“Inti yang saya sampaikan, kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita, kekayaan kita, sumber alam kita, itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” kata Prabowo saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10) sore.
Prabowo mengatakan, situasi yang menuntut negara untuk bertahan tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga sejumlah negara lain di dunia. Dalam kondisi tersebut, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam menentukan arah kebijakan.
Menurut dia, upaya menjaga kepentingan nasional harus tercermin dalam politik luar negeri maupun kebijakan di dalam negeri. Indonesia, kata Prabowo, tetap perlu membangun hubungan baik dengan berbagai negara tanpa mengorbankan kemandirian dalam menentukan sikap.
Ia menegaskan, politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip yang diwariskan para pendiri bangsa, yakni menghormati semua negara dan kekuatan besar. Prinsip itu juga menjadi dasar bagi Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga.
“Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujarnya.
Prabowo mengatakan, dirinya telah menjalankan pendekatan tersebut sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu, ia turut mengikuti garis kebijakan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga.
Dalam kunjungan ke berbagai negara, Prabowo menyebut Indonesia berupaya mengakomodasi permintaan yang dapat dipenuhi demi menjaga hubungan bilateral. Pendekatan tersebut, menurut dia, membantu Indonesia memperluas hubungan sekaligus menjaga penerimaan negara lain terhadap Indonesia.
Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tidak ingin terikat pada blok atau pakta militer mana pun. Indonesia tetap menghormati berbagai kekuatan dunia, tetapi tidak ingin terseret ke dalam persaingan blok militer.
Ia juga menekankan bahwa sikap tersebut sejalan dengan prinsip konstitusi Indonesia yang menolak imperialisme dan penjajahan.
Di dalam negeri, Prabowo menyatakan kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Karena itu, ia berupaya merangkul berbagai kekuatan agar dapat bersama-sama menghadapi situasi global yang dinilainya semakin rawan.
Prabowo mengaitkan pandangan tersebut dengan pengalamannya selama bertahun-tahun di bidang keamanan dan politik. Menurut dia, persoalan politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, terutama ketika berbagai instrumen ekonomi mulai digunakan sebagai alat untuk menekan negara lain.
Ia pun meminta dunia akademis, khususnya para profesor yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, untuk melakukan evaluasi terhadap cara pandang yang berkembang di Indonesia. Salah satu kelemahan bangsa, kata dia, adalah kecenderungan elite terkotak-kotak dalam silo atau sekat sektoral.
Prabowo menilai pemisahan cara pandang antara politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan tidak lagi memadai untuk memahami tantangan saat ini. Berbagai bidang tersebut saling memengaruhi dan harus dipahami sebagai bagian dari kepentingan nasional yang lebih luas.
“Politik, ekonomi, sosial, pertahanan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekarang mata uang jadi senjata. Sekarang ekspor impor jadi senjata. Sekarang pangan menjadi senjata. Beras menjadi senjata. Jadi, business tidak bisa kita pandang hanya murni business, tidak bisa,” tandasnya. (rd)