Jakarta (DOC) – Pemerintah memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai 26 Januari hingga 8 Februari. Ketua KCPEN Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan itu diambil karena jumlah ketersediaan ICU yang semakin berkurang tiap harinya.
Airlangga menyebut, kondisi ini akan membahayakan pasien dengan gejala sedang hingga berat. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah tegas.
“Ya seperti tadi disampaikan, (jumlah keterpakaian) ICU yang berada di atas 70% mengakibatkan dan menjadi dasar daripada pemerintah memperpanjang PPKM,” ujar Airlangga, dilansir dari Kumparan, Jumat (22/1).
Hal lain yang menjadi pertimbangan pemerintah memperpanjang PPKM adalah penularan virus corona di Indonesia hingga saat ini belum melandai.
“Dari data-data yang ada bahwa di 72 provinsi itu masih ada beberapa mulai penurunan, tapi kurvanya belum flattened, belum turun ke bawah. Hanya di provinsi Banten dan Yogyakarta di beberapa tempat sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama dua minggu,” jelasnya.
Selain itu, angka kematian hingga kasus aktif juga menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM.
“Tingkat kematian yang di atas rata-rata Indonesia di atas 2,9 (persen). Kemudian tingkat kesembuhan di atas 82,4%, kemudian juga terkait dengan kasus aktif dan yang terakhir terkait dengan bed occupancy rate, tempat tidur ruang isolasi maupun tempat tidur ICU yang di atas 70%,” jelasnya lagi.
Airlangga berharap upaya ini berdampak pada penurunan jumlah angka penularan di tiap wilayah. Tentunya di samping upaya pencegahan lain seperti testing yang ditingkatkan hingga protokol 3M yang terus dijalankan di seluruh wilayah.
“Tentu diharapkan dengan testing yang lebih intensif dan tentu dibarengi program 3M yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan maka ditambah lagi dengan adanya mulainya vaksinasi, maka diharapkan ini bisa berjalan secara serempak. Jadi penyelesaian masalah pandemi COVID itu harus serempak terhadap program-program yang akan dijalankan,” tutupnya. (kmp)