Lumajang,(DOC) – DPRD Kabupaten Lumajang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Lumajang Indah Wahyuni atau yang akrab disapa Yuyun usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Lumajang, Kamis (28/11/2024).
“Alhamdulillah, APBD 2025 sudah disetujui oleh DPRD. Nanti akan kita kirim ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk evaluasi. Mudah-mudahan awal Januari sudah bisa kita laksanakan,” ujar Yuyun
Yuyun menjelaskan bahwa terdapat penurunan anggaran di banding tahun sebelumnya, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan PAD ini di picu oleh peningkatan pendapatan dari pajak daerah, terutama dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Fokus APBD 2025 tetap pada program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, kita juga akan fokus pada ketahanan pangan, sesuai dengan program pemerintah pusat,” imbuhnya
Terkait dengan ketahanan pangan, Indah Wahyuni mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menganggarkan dana untuk program ini. Namun, pihaknya masih menunggu aturan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program ketahanan pangan secara nasional.
“Kita sudah anggarkan untuk ketahanan pangan, tapi kita masih menunggu aturan dari pusat. Kita akan siapkan segala sesuatunya untuk mendukung program pemerintah pusat,” Yuyun.
Terdapat Selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa total pendapatan daerah yang di sepakati adalah sebesar Rp 2,1 miliar. Sedangkan total belanja sebesar Rp 2.250 miliar. Selisih antara pendapatan dan belanja dalam Raperda APBD Lumajang akan di biayai melalui pembiayaan.
“Meskipun ada penurunan anggaran, kita telah melakukan perhitungan yang cermat sehingga tidak ada risiko safe blocking. Kita juga akan terus mengupayakan peningkatan PAD, terutama dari sektor pajak,” kata Agus
Agus menambahkan bahwa alokasi terbesar APBD 2025 akan di fokuskan pada empat program nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan.
Terkait capaian PAD, Agus menyampaikan bahwa salah satu capaian yang membanggakan adalah target pendapatan dari pajak pasir yang telah terlampaui.
“Hingga saat ini, pendapatan dari pajak pasir sudah mencapai Rp21,7 miliar, melebihi target yang di tetapkan. Mudah-mudahan bisa mencapai 22 miliar, ” ujarnya. (Imam)