Jakarta (DOC) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia mundur dari Board of Piece atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Bagaimana respons Istana?
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pihaknya akan berdialog dengan MUI terkait hal itu. Ia akan memberikan penjelasan soal alasan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” kata Prasetyo, dikutip Selasa (3/2/2026).
Prasetyo menjelaskan Dewan Perdamaian merupakan salah satu upaya strategis untuk membangun dialog dan menyampaikan pandangan di tingkat internasional. Tanpa bergabung dalam forum tersebut, menurutnya, Indonesia akan kehilangan ruang dialog yang efektif untuk menyuarakan kepentingan dan sikapnya.
“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memasukkan masukan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan yang itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace. MUI menilai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak berpihak pada Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya.
Kiai Cholil-sapaan akrabnya-menyebut Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dalam anggotanya terdapat Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Terlebih, Palestina tidak dilibatkan sebagai anggota dalam forum tersebut.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” tandasnya. (rd)
