Solo,(DOC) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi polemik rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan tim pakar Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang memiliki pertimbangan profesional dan menyeluruh.
“Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Kita semuanya harus menghargai itu. Dan kita sadar, setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan,” kata Jokowi, dikutip Kamis (6/11/2025).
Menurut Jokowi, pemberian gelar pahlawan nasional tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses panjang. Bahkan pemberian gelar tersebut juga melibatkan tim pakar.
“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa. Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan, baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur kepada negara ini,” ujar dia.
Terkait penolakan pemberian gelar pahlawan kepada mantan penguasa Orde Baru itu, Jokowi menyebut hal itu wajar dalam negara demokrasi. Dia menegaskan gelar tersebut diberikan melalui proses seleksi ketat oleh tim pakar.
“Iya biasa dalam negara demokrasi, ada yang pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ada timnya, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semuanya harus menghargainya,” tandasnya. (rd)
