Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Rencana Kerja DPRD dan APBD 2026, Kamis (6/11/2025). Rapat di pimpin Wakil Ketua DPRD, Arif Fathoni, dan terbuka untuk umum.
Sidang di hadiri Sekretaris Daerah Lilik Arijanto, 37 anggota dewan, kepala OPD, pejabat Pemkot, pimpinan BUMD, dan awak media.
Fraksi PKS membacakan pandangan lengkap melalui juru bicara Johari Mustawan. Ia menyoroti program Refuse Derived Fuel (RDF) dan meminta pelaksanaannya dilakukan cermat agar tidak merugikan warga. PKS juga menekankan pengadaan tong kompos di Zona Non-Waste (ZNW) harus disertai sosialisasi agar efektif.
Johari menambahkan, kesinambungan program Waste to Energy seperti PLTSa Benowo penting agar pengelolaan sampah di Surabaya komprehensif.
Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan anggaran pembangunan rusunami, namun menekankan pembangunan rusunawa agar warga yang hanya bisa menyewa tetap terbantu. Ia menyoroti alokasi anggaran kepemudaan Rp47 miliar untuk kegiatan di tingkat RW agar tepat sasaran.
PKS menilai penggunaan anggaran Rp1,1 triliun untuk pengendalian banjir harus cermat agar genangan tidak terjadi lagi saat musim hujan. Johari juga mencatat alokasi pendidikan mencapai 22,26%, tetapi Dinas Pendidikan hanya mengelola 17,16%. Fraksi mendorong pengawasan ketat agar anggaran tepat sasaran.
Dalam bidang kesehatan, PKS menyoroti kekurangan 50 dokter dan 80 perawat di puskesmas. Mereka mendorong fleksibilitas pengelolaan keuangan di RSUD dan puskesmas BLUD agar layanan lebih inovatif.
Sekretaris Daerah Lilik Arijanto menyatakan, semua masukan fraksi telah di bahas di komisi, dan total anggaran di sepakati Rp12,7 triliun.
Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni menegaskan pembahasan ini sebagai “kado” bagi masyarakat Surabaya melalui pengesahan APBD 2026 tepat waktu, bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November. Ia menambahkan, proyek pengendalian banjir dan pembangunan jalan lingkar barat di target rampung 2027, mendukung Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara 2028.(r7)
