D-ONENEWS.COM

Sistem Pemilu E-Voting 2024 Disarankan Akademisi dan Didukung Parpol

Ilustrasi

Surabaya,(DOC) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo mengusulkan, agar pelaksanaan Pemilu berikutnya menggunakkan sistem E-Voting.

Hal ini guna mempertahankan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, sekaligus penghematan anggaran penyelenggaraan sistem Pemilu langsung.

Menurut Suko, tingkat partisipasi masyarakat ikut Pemilu di Jatim sebesar 82,35 % sangatlah tinggi.

Hal ini tak lepas dari banyaknya instrumen yang terlibat, karena peserta pemilu cukup banyak hingga mempermudah proses sosialisasi Pemilu ke masyarakat.

Namun, lanjut dia,  pelaksanaan Pemilu 17 April lalu, masih ada yang perlu diperhatikan dan bahkan secara substansi, pelaksanaannya dibutuhkan banyak evaluasi.

“Substansi itu diantaranya saat penghitungan yang lama sehingga berakibat fatal pada kondisi petugas TPS, sampai pada teknis penyelenggaraan pemilu yang banyak menuai protes,” papar Suko Widodo.

Untuk meminimalisir masalah itu semua, kata Suko Widodo, solusinya adalah mengubah sistem Pemilu dengan menggunakan voting secara elektronik atau E-Voting.

“E-Voting bisa menjadi opsi untuk pelaksanaan Pemilu mendatang dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu pelaksanaan,” tandasnya.

Usulan pelaksanaan Pemilu serentak pada periode berikutnya dengan sistem E-Voting, nampaknya banyak diterima oleh partai politik peserta Pemilu.

“Pemilu 2024 nanti kemungkinan besar sistem Pemilu kembali dilakukan serentak. Jika menggunakan sistem E-Voting maka akan terjadi effisiensi anggaran dan bahkan mungkin sudah tak ada lagi petugas KPPS yang meninggal karena kelelahan,” ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Kusnadi.

Menurut dia, proses Pemilu serentak 2019 merupakan pertama kalinya diselenggarakan yang menggabungkan pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden dengan pemilihan calon anggota legislative tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan anggota dewan perwakilan daerah (DPD).

“Proses Pemilu 2019 ini akan menjadi sorotan dan perlu di lakukan banyak evaluasi, mulai soal proses pemilihan, perhitungan suara, rekapitulasi sampai pemenuhan jumlah petugas KPPS serta PPK,” urainya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur, Renvile Antonio, yang mendukung sistem E-Voting diberlakukan pada Pemilu Serentak berikutnya.

“Pemilu serentak dengan sistem E-Voting bisa mengurangi kecurangan. Teknisnya mungkin dapat memanfaatkan E-KTP. Kemudian dipantau satu E-KTP hanya menyalurkan satu hak suara,” tandasnya.

Sistem Pemilu dengan E-Voting diharapkan cepat terrealisasi agar pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang, bisa langsung digunakan.

“Kalau bisa Pilkada 2020 sistem E-Voting sudah bisa digunakan,” harapnya.

Jika sistem E-Voting masiih belum dapat diberlakukan pada Pemilu Serentak periode 2024, maka Ia menyarankan, agar proses Pemilu tidak dilaksanakan secara bersamaan.

Menurut Renvile, Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Gubernur (Pilgub) dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) digelar terpisah dengan pelaksanaan Pemilu anggota Legislatif (Pileg).

“Kalau belum bisa E-Voting, jangan digelar bareng antara Pileg dan Pilpres, harus terpisah. Tapi untuk Pilpres, Pilgub, Pilkada bisa dilakukan serentak. Kemudian Pileg digelar sendiri,” pungkasnya.(div/r7)

Loading...