Surabaya, (DOC) – Sempat bersih tegang antara Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, di jalan Tunjungan, akhirnya kedua belah pihak duduk dan berkomunikasi dengan tenang.
Para juru parkir sempat menolak pihak Dishub Kota Surabaya, untuk sosialisasi penggunaan sistem pembayaran QRIS di sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya.
“Apa yang kami lakukan ini, agar bisa duduk dan berbicara dengan pucuk pimpinan, entah itu Kadishub ataupun L1 (Wali Kota Eri Cahyadi),” ujar Ketua Umum PJS, Izul Fiqri saat melakukan dialog, Senin (8/1/2024) sore.
Mereka tak berhenti di situ, jika nantinya masih belum bisa bertemu dengan Kadishub maupun Wali Kota Surabaya, mereka akan melakukan hal yang serupa.
“Jangan paksa kami seperti ini lagi, kami biasa hidup dijalan, dan biasa dengan otot kamu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala UPT Parkir Surabaya, Jeane Taroreh menjelaskan, bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi perihal penggunaan sistem pembayaran QRIS, di area parkir Jalan Tunjungan Surabaya.
Namun, dalam sosialisasi yang dilakukan Dishub Kota Surabaya, mendapatkan penolakan dari PJS hingga kedua belah pihak bersih tegang, dan sempat ditengahi oleh pihak kepolisian setempat.
“Kami melakukan sosialisasi, namun ada penolakan dari pihak PJS,” ujar Jeane.
“Intinya, kami Dishub sudah menjalankan program Pemerintah Kota Surabaya, beberapa kali mulai awal September, Oktober, November dan kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, kita mendapat hambatan,” imbuhnya.
Selain itu, Jeane membenarkan jika PJS ingin menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. “Dari permintaan dari Paguyuban untuk bisa difasilitasi ketemu dengan Pimpinan tertinggi Pemkot Surabaya,” jelasnya.
Dari penolakan ini, pendapatan parkir jalanan akan dibagi yakni 60 persen masuk ke Pemkot Surabaya, dan 35 persen ke juru parkir, dan 5 persen kepala pelataran. (r6)
