Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyosialisasikan keterbatasan lahan makam kepada masyarakat. Menurutnya, saat ini tidak ada lagi tanah yang bisa digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU).
“Kita sudah tidak bisa menyediakan lahan makam baru. Di TPU Keputih pun sudah menerapkan sistem tumpang karena lahannya habis. Beberapa lahan juga di manfaatkan untuk pergerakan ekonomi dan kebutuhan lain,” ujar Eri, Senin (17/3/2025).
Untuk mengatasi keterbatasan ini, ia menginstruksikan pendataan TPU aktif di setiap perkampungan. Langkah ini di lakukan agar jumlah warga yang masih bisa di makamkan di TPU tersebut bisa di ketahui dengan jelas.
Berdasarkan data DLH, saat ini Pemkot Surabaya mengelola 13 lahan makam dan satu krematorium. Sementara itu, di kawasan perkampungan terdapat 535 TPU yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
“Setiap makam harus di hitung kapasitasnya. Jika kampung masih memiliki TPU, maka warga harus di makamkan di sana. TPU Keputih hanya di peruntukkan bagi kampung yang tidak memiliki lahan makam,” jelasnya.
Eri menegaskan bahwa pembebasan lahan untuk makam tidak memungkinkan. Selain tanah yang semakin terbatas, harga jualnya pun terus meningkat. Ia mencontohkan bahwa harga tanah di Surabaya saat ini bisa mencapai Rp 4-5 juta per meter.
“Tanah sudah tidak ada. Kalau harus membebaskan lahan, biayanya sangat besar. Lebih baik anggaran di gunakan untuk mengatasi kemiskinan, membantu rumah tidak layak huni, pendidikan, atau kesehatan gratis,” tegasnya.
Sebagai langkah selanjutnya, Pemkot akan membahas masalah ini bersama DPRD Surabaya. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (r6)
