Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menekankan bahwa fasilitas negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh mobil dinas untuk dikumpulkan dan diparkir di lokasi yang telah ditentukan selambat-lambatnya pada H-1 Idulfitri.
Platform digital ini menjadi inovasi terbaru Pemkot Surabaya untuk mempermudah masyarakat, investor, maupun pelaku usaha dalam mengakses informasi serta menjalin kerja sama pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen serius Pemkot Surabaya dalam mengamankan serta menarik kembali aset-aset milik negara yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum.
“Kami sudah koordinasi dengan Pemkot atas saran dari BPN, tapi belum ada jawaban. Kalau memang aset Pemkot, buktinya apa. Itu yang tidak pernah terjawab,” ujarnya. Warga berharap ada pertemuan lanjutan agar status lahan dapat di tegaskan secara jelas, apakah benar merupakan aset Pemkot atau tidak.
“Surat Ijo keluar atas persetujuan kelurahan dan BKAD, tapi di lapangan lokasinya tak sesuai. Ini harus di bongkar,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat H.M. Husnin Yasin menegaskan bahwa warga tidak menolak pendirian Sekolah Rakyat. Namun, mereka keberatan jika pembangunan di lakukan di lahan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian petani.
“Surabaya sedang menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Hasil pembangunan ini perlu kita jaga agar bermanfaat bagi generasi mendatang.”
Salah satu perwakilan warga, Udin, menyuarakan kegelisahan kolektif ratusan warga yang mengklaim telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) hasil program PTSL tahun 2019.
Surabaya, (DOC) – Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Alif Iman Waluyo, meminta Pemerintah Kota […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
