Kegiatan ini merupakan implementasi dan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Ida menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan mulai dari Februari hingga April 2026. Pembekalan pengetahuan tersebut, digelar oleh DP3A-PPKB di 1.213 titik sekolah SD-SMP sederajat, baik negeri maupun swasta di Kota Surabaya. “Pesertanya adalah siswa-siswi sebanyak 100-150 anak dari masing-masing sekolah,” ujar Ida.
Menindaklanjuti laporan resmi dari Polrestabes Surabaya dan aduan masyarakat setempat, Pemkot Surabaya langsung mengambil langkah cepat, terpadu, dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
“Sejak 5 Januari 2026, kami telah melakukan pendampingan psikologis awal, baik kepada korban berinisial CA maupun kepada delapan anak yang menjadi terduga pelaku,” ujar Ida, Sabtu (31/1/2026).
“Meraih penghargaan mungkin tidak mudah, tetapi mempertahankan dan mengimplementasikannya jauh lebih menantang. Kami berharap penghargaan ini mampu memperluas pemahaman masyarakat bahwa kesetaraan gender harus di terapkan bersama-sama,” ujar Bisukma.
Sosialisasi terbaru di gelar di SMP dan SMA Dharma Wanita Persatuan (Dhani), Kamis (20/11/2025). Dua sudut pandang di hadirkan sekaligus: bullying dari perspektif psikologi dan bullying dari sisi hukum. Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan seminar ini menjadi langkah nyata Pemkot dalam menekan angka perceraian. Menurutnya, keluarga ASN harus kuat karena mereka menjadi panutan bagi masyarakat.
“Melalui SITALAS, seluruh data terkait anak, mulai dari hak dasar, kesehatan, pendidikan, perlindungan, hingga partisipasi anak kini terhimpun dalam satu sistem yang terhubung lintas perangkat daerah,” — Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya.
Langkah strategis ini di lakukan menyusul peringatan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengungkap adanya 13 anak di berbagai daerah terhubung dengan jaringan simpatisan teroris melalui permainan daring.
“Target utama kami menyelamatkan anak-anak supaya mendapat pengasuhan yang layak, termasuk hak pendidikan mereka,” kata Wawan Windarto, Camat Tenggilis.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
