“Kami sudah koordinasi dengan Pemkot atas saran dari BPN, tapi belum ada jawaban. Kalau memang aset Pemkot, buktinya apa. Itu yang tidak pernah terjawab,” ujarnya. Warga berharap ada pertemuan lanjutan agar status lahan dapat di tegaskan secara jelas, apakah benar merupakan aset Pemkot atau tidak.
“Surat Ijo keluar atas persetujuan kelurahan dan BKAD, tapi di lapangan lokasinya tak sesuai. Ini harus di bongkar,” ujarnya.
“Banyak warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pembangunan merasa terdampak. Sesuai keputusan DPKPP, perubahan lahan harus ada persetujuan minimal dua per tiga warga, tapi sosialisasi tidak pernah dilakukan,” ungkap Hadi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
