Breaking News!

Mantan Kadis LH DKI Jakarta jadi Tersangka Longsor Sampah Bantargebang Respons Santai Jokowi Tanggapi Pernyataan JK Pemprov DKI Jakarta Berantas Hampir 7 Ton Ikan Sapu-sapu Ratusan Visa Petugas Haji 2026 Belum Terbit, Pemerintah Ungkap Penyebabnya Ada Dugaan Pungli di ESDM Jatim, Begini Respons Khofifah

Wali Kota Eri Terbitkan SK, Dewan Kebudayaan Surabaya Diminta Segera Jalankan Amanat UU

Wali Kota Eri Terbitkan SK, Dewan Kebudayaan Surabaya Diminta Segera Jalankan Amanat UU

Cegah Kekerasan Perempuan, Pemkot Surabaya Gelar Pelatihan Krav Maga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) memberi perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga (PRT). Ia menilai regulasi ini penting untuk memastikan PRT memperoleh hak yang setara dengan pekerja lain. “Pemerintah menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi yang sama,” ujar Yassierli. Ia menjelaskan, UU PPRT melindungi pekerja sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. UU ini juga mengatur hak dasar PRT. Di antaranya upah layak, waktu kerja jelas, waktu istirahat, serta hak libur dan cuti. Yassierli menegaskan pentingnya perlindungan dari kekerasan, termasuk diskriminasi dan kekerasan seksual. Ia juga menyoroti jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. “UU ini memastikan pekerja rumah tangga bekerja dengan aman dan layak,” katanya. Ia menambahkan, hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja harus menggunakan perjanjian yang jelas. Aturan ini memberi kepastian hukum bagi kedua pihak. UU PPRT juga mengatur peran Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), pelatihan vokasi, dan jaminan sosial. Jika terjadi perselisihan, para pihak dapat menyelesaikannya melalui musyawarah. Proses ini melibatkan unsur masyarakat seperti ketua RT dan RW. Yassierli menilai pekerjaan rumah tangga memiliki karakter khusus. Hubungan kerja sering dipengaruhi faktor sosial dan budaya. Karena itu, pemerintah menyusun UU ini agar tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. “Undang-undang ini menjadi dasar penting untuk melindungi pekerja rumah tangga secara layak dan bermartabat,” pungkasnya. (r7)

Menaker: UU PPRT Tegaskan Perlindungan Menyeluruh bagi Pekerja Rumah Tangga

DPR dan Pemerintah Sahkan RUU PPRT, Akhiri Penantian 22 Tahun

DPR dan Pemerintah Sahkan RUU PPRT, Akhiri Penantian 22 Tahun

Permintaan LPG Non-Subsidi di Lumajang Naik 100 Persen, Pemkab Ajukan Tambahan Pasokan

Permintaan LPG Non-Subsidi di Lumajang Naik 100 Persen, Pemkab Ajukan Tambahan Pasokan

Tag: Proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Umum08/07/202108/07/2021

Perkuat Koordinasi Antar Instansi, Mensos Libatkan Dukungan Teknologi Digital

Jakarta, (DOC) – Proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dipimpin langsung Menteri Sosial Tri […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.