Lumajang,(DOC) – Permintaan gas elpiji (LPG) non-subsidi di Kabupaten Lumajang melonjak hingga 100 persen dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini dipicu peralihan pengguna dari LPG subsidi ke non-subsidi.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Lumajang, Bonni Momenta, mengatakan peningkatan permintaan terjadi seiring penertiban penggunaan LPG subsidi yang kini lebih tepat sasaran.
“Banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan LPG subsidi mulai beralih ke non-subsidi, sehingga permintaan meningkat cukup tinggi,” ujarnya.
Mengantisipasi lonjakan tersebut, Pemkab Lumajang telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah pasokan LPG non-subsidi.
“Kami sudah bersurat ke Pertamina untuk meminta tambahan pasokan LPG non-PSO karena permintaan terus meningkat,” jelasnya.
Bonni mengungkapkan, saat ini ketersediaan agen LPG non-subsidi di Lumajang masih terbatas, bahkan hanya terdapat satu agen. Kondisi ini membuat distribusi menjadi tantangan tersendiri.
Pemkab bersama instansi terkait juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan, khususnya ke sektor usaha seperti hotel, restoran, dan kafe agar tidak lagi menggunakan LPG subsidi.
“Masih ditemukan pelaku usaha yang memakai LPG subsidi, padahal seharusnya sudah beralih ke non-subsidi,” tegasnya.
Selain itu, program trade-in yang digagas Hiswana Migas turut mendorong peralihan pengguna. Dalam program tersebut, dua tabung LPG 3 kg dapat ditukar dengan satu tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg.
“Program ini efektif mendorong peralihan, tetapi berdampak pada lonjakan permintaan sehingga stok di agen sering habis,” katanya.
Lonjakan permintaan juga dipengaruhi penggunaan LPG non-subsidi oleh sektor tertentu, termasuk dapur program pemerintah dan instansi.
Di sisi lain, harga LPG non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar turut mengalami kenaikan. Tabung 12 kg naik sekitar Rp36 ribu, sedangkan tabung 5,5 kg naik sekitar Rp17 ribu.
Saat ini, harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg di wilayah Jawa-Bali berada di kisaran Rp228 ribu, tergantung wilayah distribusi.
Ke depan, Pemkab Lumajang juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan LPG non-subsidi guna mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.
“Kami berharap distribusi LPG bisa lebih tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkas Bonni.(r7)
