Dalam paripurna itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya secara resmi menandatangani keputusan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah.
Tiga raperda inisiatif tersebut meliputi perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Raperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak.
“Kami bekerja berdasarkan Perda dan Perwali. Itulah dasar kami dalam melakukan pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan parkir di seluruh wilayah Kota Surabaya,” ujar Trio.
“Perda ini diharapkan menjadi solusi regulasi sekaligus payung hukum untuk menyelesaikan berbagai kendala yang selama ini di alami pembudi daya ikan dan petambak garam, termasuk melalui kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan,” tutur Khofifah.
“Saya khawatir jika regulasi ini di pisah-pisah dan tidak menjadi satu kesatuan, pengusaha akan merasa terbebani. Padahal substansi aturan ini bagus karena mengakomodasi hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sehingga tercipta keseimbangan,” ujarnya.
Bahtiyar menjelaskan bahwa DPRD telah merampungkan pembahasan awal atas tiga raperda yang di usulkan. Ketiganya adalah Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Raperda Pengembangan Kampung Cerdas, dan Raperda Rumah Susun Komersial. Ia menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018. Paparan ini menjadi landasan awal sebelum memasuki pembahasan lebih dalam.
Surabaya, (DOC) – DPRD Jawa Timur menggelar rapat paripurna pada Senin (17/3/2025). Agenda utama rapat […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
