Surabaya,(DOC) – Keputusan PDIP untuk melakukan koalisi atau tidak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 berada di tangan DPP PDIP. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwiyono, Selasa (9/6/2015) mengungkapkan, keputusan yang strategis dan konstitusional tersebut tidak bisa dilanggar. Apalagi kota Surabaya masuk wilayah spesifik, artinya daerah basis dan memiliki kesejarahan kuat. Untuk itu, dalam kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu, selain bertekad mengusung calon sendiri, pihaknya dituntut wajib menang.
“Surabaya sudah 15 tahun di bawah PDIP, sejak pilkada langsung 2005 hingga 2010 kita menang. Di legislative, pada pemilu 2004 dan 2009 memang suaranya turun, tapi 2014 perolehannnya naik signifikan,” ujarnya.
Pria yang akrab di sapa Awi tersebut menambahkan, untuk menentukan calon walikota dan wakilnya serta koalisi dengan parpol mana saja, DPP PDIP tentunya memiliki pertimbangan yang sangat teliti dengan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut.
“Kalau berkoalisi bisa menang atau tidak, kemudian kalau mencalonkan Si A, B kira-kira menang atau tidak,” katanya.
Wakil Ketua komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan ini menegaskan kewenangan DPP PDIP mempunyai kewenangan langsung menentukan Cawali dan cawawali serta koalisi dengan parpol manapun bukan wujud sentralistis partai. Hal itu menurutnya selaras dengan amanat undang – undang dimana pencalonan kepala daerah dan wakilnya disertai dengan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang bersangkutan. Di sisi lain, masing-masing partai politik mempunyai karakter yang berbeda.
“Setiap partai memiliki karakter masing-masing, dan ini bukan sentralistis,” tegasnya.
Namun demikian Politisi PDIP ini mengungkapkan, komunikasi politik dengan partai politik lainnya tetap berjalan. Meski pihaknya memahami kewenangan untuk menentukan koalisi dengan partai politik mana saja keputusannnya berada di DPP.
“Dengan Ketua DPC PDIP Surabaya maupun pengurus partai lain pasti ada proses komunikasi, tapi DPC PDIP (Surabaya) paham rule of the game (aturan main).Sehingga ketika masuk ranah DPP, pihaknya membatasi pembicaraan yang lebih detail,” jelas alumnus Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAIR.
Ia mengaku, hingga saat ini belum ada pembicaraan arah koalisi dengan partai politik lainnya. Kendati komunikasi politik telah dilakukan hampir dengan nsemua partai politik.
“Kalau koalisi (pembicaraan )belum pada tahap itu,. Hanya semacam diskursus (wacana),” terangnya. (k4/r7)