Surabaya,(DOC) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menentukan arah koalisi dalam menghadapi Pilkada Surabaya 2015 mendekati jadwal pendaftaran calon walikota dan wakil walikota. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan, Buchori Imron, Senin (6/7) mengatakan, saat ini pihaknya belum menentukan sikap karena masih melihat dinamika politik yang terjadi.
“Situasi politik kita lihat perkembangannya seperti apa. Nanti last minutes kita tentukan kemana,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, meski jumlah perwakilan di DPRD Surabaya hanya satu orang, namun jumlah perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014 berada di atas parpol lain di dewan.
“Suara kita 67 ribu suara, diurutan ketujuh. Jumlah itu di atas Partai Golkar, Nasem dan Hanura,” tuturnya
Buchori mengakui, saat ini pemerintah kota berhasil dalam pembangunan. Namun, menurutnya kekurangan yang ada juga banyak. Untuk itu, pihaknya menunggu apakah ada figur lain yang dical;onkan oleh Koalisi Majapahit yang lebih baik dari incumbent.
“Adakah figur yang lebih hebat dari incumbent, jika tidak ada kita mmepunyai perhitungan lain,” terangnya.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini menambahkan, dalam menentukan calon yang diusung PPP akan merapatkan barisan dengan beberapa elemen yang dekat dengan partainya.
“Kita akan rapatkan barisan yang dekat dengan kita, bisa LSM maupun partai di Graksi Handap,” tegasnya.
Buchori menegaskan, jika pasangan yang diusung pada Pilkada nanti kalah. Setidaknya PPP telah menunjukkan kepada masyarakat eksistensinya dan, memiliki visi bagaimana membangun kota surabaya yang lebih baik.
“Seumpama kalah, tapi PPP kan masih eksis,” tegasnyan singkat.
Menanggapi kabar mundurnya pilkada, karena dimungkinkan hanya ada satu pasangan calon yakni Tri Rismaharinni dan Whisnu Sakti Buana dari PDIP. Sementara Koalisi Majapahit, meski telah melakukan deklarasi namun tak mencalonkan diri. Buchori Imron berharap pemilihan walikota dan wakil walikota tetap terselenggara sesuai tahapan yang disusun KPU Surabaya.
“Pilkada kita harapkan tetap dilaksanakan,” katanya.
Ia mengatakan, apabila pelaksanaannya mundur hingga 2017 maka yang dirugikan adalah masyarakat Surabaya.(k4/r7)