Mendukung era digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat mendukung program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) skala nasional dengan menyiapkan ribuan agen pendamping lapangan.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui bimbingan teknis (bimtek) hibrid yang digelar pada Rabu (20/5/2026) dan Jumat (22/5/2026). Sebanyak 12.669 Agen Pendamping (Training of Trainers) dilatih untuk mengawal masa transisi digitalisasi bansos ini.
Kota Surabaya tidak sendirian. Setelah sukses menguji coba proyek ini di Kabupaten Banyuwangi tahun lalu, pemerintah pusat kini memperluas jangkauan ke 42 kabupaten/kota di Indonesia. Di Jawa Timur, selain Kota Pahlawan, ada Kota Malang serta Kabupaten/Kota Mojokerto yang terpilih sebagai pelopor.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menegaskan bahwa ribuan agen yang diterjunkan memiliki tugas mulia. Mereka akan menjadi jembatan bagi warga miskin ekstrem yang berada pada desil 1 hingga 4 dan tidak memiliki smartphone atau akses internet agar tetap mendapatkan haknya.
“Para agen Perlinsos ini disiapkan untuk mendampingi masyarakat yang tidak punya HP, memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal, dan menjamin bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Antiek, Kamis (21/5/2026).
Pasukan agen ini bergerak masif dari berbagai lini, mulai dari Kepala OPD, Camat, Lurah, Satpol PP, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila.
“Jika dulu penentuan penerima bansos kerap memicu gesekan sosial karena penilaian manual di tingkat RT/RW dinilai subjektif, kini teknologi mengambil alih peran tersebut. Sistem baru ini mengandalkan asas single data yang terintegrasi dengan,” tegas Antiek
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, memaparkan bahwa IKD ini sudah terkoneksi otomatis dengan 16 kementerian dan lembaga nasional.
“Semua warga bisa mengajukan diri lewat aplikasi Perlinsos yang terhubung dengan IKD. Begitu mendaftar, sistem langsung bekerja memverifikasi data riil pelapor,” jelas Eddy.
Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya ini menjelaskan, sistem digital ini
akan otomatis mengeliminasi pendaftar apabila tidak memenuhi syarat. Contohnya, ada ASN atau pengusaha mendaftar, data mereka bisa terlacak melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau perpajakan.
“Lalu, bisa juga data tersebut disingkronkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk kepemilikan tanah luas, atau Kepolisian untuk kepemilikan kendaraan. Ada pula verifikasi dari data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” terang Eddy.
Meski sistem bekerja secara otomatis, Pemkot Surabaya tetap menjamin adanya aspek keadilan melalui masa sanggah selama satu bulan. Fasilitas ini diberikan jika ada kekeliruan data objektif di lapangan.
“Misalnya, ada warga miskin yang namanya tercatat punya mobil mewah, padahal dia cuma seorang driver yang namanya dipinjam oleh sang atasan. Warga tersebut punya waktu satu bulan untuk menyanggah dan meluruskan datanya agar sistem mengoreksi kembali kelayakannya,” tambah Eddy.
Proses skrining dan input data warga Surabaya melalui aplikasi Perlinsos ini dijadwalkan bakal dimulai pada Juni 2026. Data yang terkumpul dari piloting tahun ini akan menjadi basis data yang matang dan mutakhir untuk penyaluran bansos total pada tahun 2027 mendatang.
“Keuntungannya, kalau sistem yang memutuskan seseorang layak atau tidak, tidak akan ada lagi warga yang menyalahkan Pak RT, Pak RW, Lurah, atau pendamping PKH. Semua murni berdasarkan keakuratan data sistem yang objektif,” tutup Eddy.
