D-ONENEWS.COM

Tinjau Bansos di Tuban, Mensos Risma Temukan BPNT di Tahan Satu Bulan

Tuban,(DOC) – Dalam kunjungannya ke sejumlah warga penerima manfaat di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban Jawa Timur, Sabtu (24/7/2021), Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini sempat marah, ketika menemukan keganjilan atas proses penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) sembako.

Penyaluran yang tak sesuai itu diketahui Mensos Risma, usai melakukan interview ke salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) atas nama Kastini (57).

Selama tiga bulan mulai Juli-September, Kastini mengaku mengaku mendapat dua bulan pencairan. Sedangkan BPNT bulan September di tahan oleh pemerintah daerah setempat.

“Ini baru dua bulan yang diberikan, yang satu bulan ke mana? mestinya dicairkan sekaligus,” kata Mensos Risma yang mengecek penyaluran Bansos didampingi Bupati Tuban dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A).

Ia menemukan, uang BNPT per- bulan senilai Rp 200 ribu yang rutin diberikan ke KPM diwujudkan dalam bentuk sembako, berupa beras, telur dan tempe.

Seketika itu juga, Mensos Risma langsung mencecar Kadinsos P3A Tuban, Eko Julianto, untuk mendapatkan keterangan harga-harga Sembako yang disalurkan ke ribuan KPM di wilayah Tuban.

Ia merinci, jika para KPM masing-masing mendapatkan beras 15 kg per bulan, dengan harga beras perkilo nya Rp. 15.000, maka nilainya hanya sekitar Rp. 150 ribu. Kemudian satu kilo telur Rp. 22 ribu  dan sisanya untuk tempe dan tahu.

“Harga tempe-tahu sebesar itu masa harganya Rp. 50 ribu,” tanya bu Risma.

Mensos lantas bertanya lagi, ke mana uang BNPT satu bulan yang seharusnya ikut dicairkan sekalian. Ini warga hanya menerima 2 sak beras, satu kilo telur dan tahu tempe.

“Ini hak warga penerima lho pak. Kasihan kalau sampai nggak menerima. Saya akan bongkar,” tegasnya

Mantan Wali Kota Surabaya ini, juga merinci uang BPNT satu bulan Rp 200 ribu per bulan, jika dikalikan 80 ribu KPM di wilayah Tuban, maka bunganya cukup besar apabila di depositokan ke bank.

“Berapa itu, berapa bunganya, ke mana uangnya. Mereka(KPM) juga tidak punya buku tabungan yang sehingga tidak bisa menerima langsung. Saya kira lembaga hukum tahu ini. Kasih teguran aja,” katanya.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengaku tidak mengetahui masalah ini, karena baru dilantik satu bulan yang lalu. Namun ia berjanji akan menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin.

“Ini Bu Menteri sendiri yang membongkarnya. Jadi saya akan langsung komunikasikan. Jangan menuduh dulu satu orang yang belum tentu ada buktinya. Kita komunikasikan dulu,” kata Bupati termuda se Jatim ini.

Kadinsos P3A Tuban, Eko Julianto menyatakan, uang satu bulan milik KPM BPNT masih ada di kartu keluarga sejahtera (KKS), di kartu tersebut transaksi hanya dua bulan.

Tadi yang dipermasalahkan ini bunga satu bulan seperti apa. Nanti akan disampaikan ke Bupati, kalaupun nantinya arahan disalurkan ya disalurkan.

Ia khawatir apabila dicairkan semuanya, maka berasnya akan dijual, sedangkan telur dan tempe bisa rusak.

“Baru kali ini ditransfer tiga bulan, kami tahan untuk dua bulan dulu. Lalu pada Agustus kita dorong pencairan satu bulan untuk September, rencana begitu,” jawabnya.(robby/hm)

Loading...

baca juga