Surabaya,(DOC) – Salah satu pengurus DPC PKB Surabaya yang ditunjuk sebagai Sekretaris DPC PKB kota Surabaya, Mazlan Mansur menyatakan, SK DPP PKB yang menunjuk Musyafak Rouf sebagai Ketua DPC PKB Surabaya itu, bernomor 26348/DPP-03/VI/A.1/V/2018, tentang penetapan susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya di tanda tangani pada 15 Mei lalu, pasca habisnya masa kepemimpinan Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin pada tanggal yang sama.
“Ketua Umum(Muhaimin Iskandar,red) sendiri yang menandatangani dan menyerahkan SK DPP sehari kemudian,” ungkap Mazlan, Rabu(23/5/2018).
Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, juga menyatakan, bahwa DPC PKB yang baru kini tengah merevisi daftar caleg asal PKB dan melengkapinya sesuai per-syaratan dari Komisi Pemilihan Umum.
“Daftar caleg kita lengkapi lagi, termasuk nama – nama kader potensial yang belum masuk, kita akan daftar lagi,” katanya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, terdapat 5 kader PKB potensial dilembaga legislatif yang tidak masuk dalam daftar pencalegan pada Pileg 2019 mendatang, yakni diantaranya, Masuki Thoha(wakil Ketua DPRD kota Surabaya), Mazlan Mansur (Ketua komisi B), dan Camilia Habibah(Komisi C).
“Nanti kita segera revisi dan diserahkan ke KPU,” pungkasnya.
Sementara itu, SK DPP PKB soal penunjukkan pengurusan struktur organisasi DPC PKB kota Surabaya, masih dipertanyakan ke absahannya oleh Syamsul Arifin Mantan Ketua DPC PKB Surabaya yang non aktif pada 15 Mei 2018 lalu.
Menurut Syamsul, dirinya masih ragu atas SK DPP PKB yang menunjuk Musafak Rouf sebagai Ketua DPC PKB kota Surabaya periode 2018.
“Kalau memang betul ada SK DPP kenapa kok tidak dipublis, jadi biar semua mengetahui dan bukan lagi menjadi polemik,” kata Syamsul, Rabu(23/5/2018)
Ia juga mempertanyakan mekanisme keluarnya SK DPP PKB tersebut, jika SK penunjukkan langsung itu benar adanya.
“Kepengurusan DPC sebelumnya itu habis masa periodenya, bukan berhenti di tengah jalan. Mestinya harus digelar musyawarah cabang (muscab) bukan penunjukan,” katanya.
Bahkan, lanjut dia, jauh sebelum SK kepengurusan DPC PKB Surabaya yang dipimpinnya berakhir, pihaknya sudah mengajukan muscab ke DPP PKB, namun hingga saat ini belum ada tidak lanjut dari DPP.
“Mestinya muscab itu digelar sebelum SK kepengurusan berakhir,” katanya.
Kebijakan berupa penunjukan kepengurusan baru, kata dia, bisa dilakukan apabila DPC sedang ada masalah atau pimpinan DPC bermasalah dengan hukum atau hal lain yang mengakibatkan nama partai tercoreng.
“Kalau tidak ada apa-apa, berarti kan ada oknum yang bermain dan sebenarnya mereka tidak menginginkan partai solid. Jangan-jangan ada agenda lain dibalik ini semua yaitu merusak PKB dari dalam dan berakibat fatal ke Pilkada Jatim dan Pemilu 2019,” katanya.
Hal sama juga dikatakan mantan Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Satuham. Ia juga mengaku kaget dengan adanya kepengurusan yang baru kali ini tanpa ada sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya.
“Ada teman dari PKB yang mengundang saya untuk rapat di Posko Relawan Gus Ipul-Puti yang dibentuk kader PKB Surabaya. Saya pikir rapat pemenangan pilgub, tapi ternyata rapat DPC PKB Surabaya,” katanya.
Selain itu, ia juga mengaku kecewa lantaran SK yang dimilikinya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Surabaya masih berlaku, tapi sudah diganti dengan orang lain.
Sejak periode lalu, pemilihan Ketua DPC PKB Surabaya yang memang seharsunya diputuskan melalui musyawarah cabang (Muscab) tidak dilakukan.
SK ketua DPC PKB Surabaya untuk Syamsul Arifin pada periode lalu, diputuskan juga tidak melalui Muscab, melainkan penunjukkan langsung dari DPP PKB kala itu.(rob/r7)