Surabaya,(DOC) – Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD kota Surabaya tahun 2022 telah di sahkan.
Salah satu anggota DPRD kota Surabaya, Ajeng Wira Wati menganggap PAK tersebut kurang pas. Terutama mengenai pengurangan anggaran pada kegiatan perhitungan dan pemetaan tenaga pendidik.
Politisi partai Gerindra Surabaya yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D ini menilai, bahwa kebijakan itu seakan-akan mengesampingkan adanya kekurangan tenaga kepala sekolah tingkat SMP Negeri dan SD Negeri.
“Masih ada kekurangan jabatan kepala sekolah yang kosong. Untuk tingkat SMP Negeri ada 11 jabatan dan tingkat SD Negeri ada 80 jabatan. Ini seakan menjadi alasan untuk mengabaikan, dengan adanya perubahan anggaran itu,” kata Ajeng, Selasa(13/9/2022).
Kekosongan jabatan kepala sekolah itu, lebih lanjut Ajeng mengatakan, bukan karena kekurangan anggaran pendidikan maupun sumber daya manusia (SDM) nya. Tapi lebih pada proses birokrasi yang berbelit.
Ia menyarankan kepada pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Mengingat di waktu yang akan datang, posisi kepala sekolah akan banyak yang kosong, karena pejabatnya sudah memasuki masa pensiun.
“Saya sudah memastikan bahwa kekosongan kepala sekolah di karenakan proses birokrasi. Bukan karena kekurangan anggaran. Bahkan SDM sudah siap. Saya tetap mendorong segera koordinasi dengan pusat agar tidak terus berlarut-larut. Di tambah mungkin kedepannya pasti juga ada kepala sekolah yang pensiun,” terang Ajeng.
Selain SDM kepala sekolah yang kosong, aktivis Perempuan Indonesia Raya (Pira) ini, juga menyoroti soal penambahan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) untuk SMP.
Ajeng menilai kenaikan anggaran BOPDA persiswa SMP ini di rasa terlalu kecil di bandingkan BOPDA untuk siswa SD.
“BOPDA SMP penambahan anggaran kenaikannya sedikit, di bandingkan dengan SD. Harapan saya ada kajian mengenai Perwali (peraturan wali kota), maksimal SPP SMP swasta Rp 500 ribu,” kata Ajeng.
“Saat ini kan pemulihan ekonomi pasca Covid, dan baru saja terjadi kenaikan BBM. Bantuan Pemkot sebisanya menyesuaikan inflasi. Karena di dalam BOPDA ada kesejahteraan guru swasta. Saya harapkan ada penyesuaian yang bisa langsung mengena kepada guru swasta,” tandas Ajeng.(r7)