Surabaya, (DOC) – Kelangkaan pasokan solar subsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU Jawa Timur mulai memukul telak sektor transportasi dan pariwisata. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Timur mengeluhkan penurunan pendapatan yang signifikan bagi para sopir maupun perusahaan otobus (PO), lantaran waktu produktif armada habis terbuang di jalur antrean BBM.
Ketua DPD Organda Jawa Timur, Firman Syah Mustofa, mengungkapkan bahwa terpangkasnya waktu operasional membuat banyak armada kehilangan kesempatan narik secara normal. Kondisi ini otomatis membuat omzet harian merosot tajam.
“Yang biasanya dalam sehari bisa menjalankan empat rit atau dua kali pulang-pergi (PP), sekarang karena harus mengantre berjam-jam di SPBU, akhirnya hanya mampu menjalankan satu kali PP saja. Pendapatan jelas turun drastis,” kata Firman saat dikonfirmasi, Minggu (28/6/2026).
Menurut Firman, penurunan jumlah perjalanan ini berimbas langsung pada kantong para sopir yang mengandalkan sistem setoran atau komisi harian. Selain memangkas penghasilan, situasi psikologis di lapangan juga kian memanas.
“Karena sama-sama sudah lelah dan kepanasan mengantre, sering terjadi aksi saling serobot. Tidak jarang ini berujung cekcok hingga perkelahian fisik antarpengemudi di SPBU,” ujarnya.
Dampak penurunan pendapatan dan kerugian materiil ini juga merembet ke sektor angkutan pariwisata. Di tengah sulitnya mendapatkan biosolar, para operator travel dan bus pariwisata dilematis karena harus tetap memberangkatkan armada sesuai jadwal konsumen.
Demi menjaga kredibilitas, pengusaha terpaksa beralih membeli Solar Dex non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Langkah darurat ini kian menjepit margin keuntungan pengusaha transportasi.
“Saya sendiri mengalami langsung di wilayah Solo. Solar subsidi habis, terpaksa membeli Solar Dex. Akhirnya biaya operasional membengkak jauh lebih tinggi, sementara tarif ke konsumen tidak bisa dinaikkan mendadak,” ungkap Firman.
Ia mengingatkan, jika kelangkaan ini terus berlarut-larut tanpa solusi konkret, pengusaha terancam gulung tikar atau terpaksa mengandangkan armada mereka. “Kalau situasinya terus seperti ini, opsi terakhirnya adalah menghentikan operasional armada sementara waktu agar tidak terus merugi di jalan,” tegasnya.
Firman menilai, karut-marut antrean solar dalam beberapa hari terakhir merupakan dampak dari perubahan kebijakan skema kuota BBM subsidi oleh pemerintah, yang kini menerapkan sistem kuota bulanan dari yang sebelumnya alokasi tahunan.
“Dulu alokasinya setahun, jadi antrean biasanya baru muncul di akhir tahun saat kuota menipis. Sekarang karena diubah per bulan, kami memprediksi kelangkaan dan antrean panjang ini akan menjadi fenomena rutin saban minggu terakhir setiap bulan, mulai tanggal 22 sampai akhir bulan,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang untuk menyelamatkan pendapatan sektor transportasi umum, Organda Jatim mendesak pemerintah menghapus sistem barcode QR yang dinilai memperlambat proses pengisian. Sebagai gantinya, subsidi solar harus dikunci khusus untuk angkutan umum berpelat kuning yang taat administrasi.
“Solar subsidi cukup diprioritaskan bagi angkutan pelat kuning yang izin usahanya aktif, STNK berlaku, dan pajaknya hidup. Integrasikan saja datanya dengan Samsat agar verifikasi otomatis, tidak perlu ribet pakai barcode lagi,” usul Firman.
Organda mendesak pemerintah dan Pertamina segera menambah pasokan solar di lapangan untuk menormalisasi distribusi. Jika tidak, efek domino dari penurunan pendapatan transportasi ini dikhawatirkan akan merembet pada kenaikan harga logistik barang dan kelumpuhan mobilitas masyarakat secara luas.
