Surabaya,(DOC) – Ribuan warga ber-KTP dan KK Kota Surabaya di ketahui tidak tinggal atau berdomisili di Surabaya. Temuan itu berdasarkan hasil pencocokan data dengan kondisi real di lapangan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, camat dan lurah dengan melibatkan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Kader Surabaya Hebat (KSH) telah mencocokan data kependudukan.
“Untuk melihat data dengan kenyataan di lapangan, ini sudah selesai. Ini semua bisa di lakukan yang puluhan tahun tidak bisa, karena Kader Surabaya Hebat. Kita di bantu RT/RW dan KSH yang menjadi satu bagian,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu(5/10/2022).
Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan bahwa ketika data KTP dan KK sudah sama dengan kondisi real di lapangan, maka intervensi yang di berikan Pemkot Surabaya di harapkannya bisa tepat sasaran.
“Inilah yang saya harapkan ketika data ini sudah sama antara KTP dengan yang ada di lapangan, maka intervensi kita akan tepat sasaran,” kata Cak Eri panggilan lekat Wali Kota Surabaya.
Cak Eri juga menyebutkan, bahwa dari hasil pencocokan data, di temukan ribuan warga ber-KTP dan ber-KK Surabaya tapi tinggal di luar daerah. Artinya, warga tersebut memiliki KTP dan KK Surabaya namun berdomisili di luar kota.
“Ada ribuan KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, ini yang memang nanti Insyaallah dari data itu kita update lagi. Sehingga apa? Biar bantuan ini tepat sasaran,” ungkap dia.
Pada pencocokan data tersebut, dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada, 268.428 jiwa status tidak di ketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.
Khusus untuk data yang statusnya ada, terbagi dalam empat kondisi. Yakni, domisilinya sama dengan KK (Alamat KK/ KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa. Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (Alamat KK/ KTP dan domisili tidak sama) ada sebanyak 125.561 jiwa. Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa. Dan terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 Jiwa.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan, bahwa pihaknya tak menginginkan intervensi Pemkot tidak tepat sasaran. Misalnya, warga ber-KTP Surabaya yang akan di bantu, namun justru domisilinya luar daerah.
“Seng di bantu KTP Surabaya tapi nek wayahe onok bantuan tok teko (Yang di bantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja datang ke Surabaya). Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya,” tegasnya.
Wali Kota Eri Cahyadi bersyukur, selama puluhan tahun, akhirnya pencocokan data warga dengan kenyataan real di lapangan dapat terwujud. Hal ini dapat terwujud salah satunya berkat dukungan dari RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat.
“Jadi untuk pencocokan data itu, ada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat yang turun dengan lurah-camat untuk memastikan alamat KTP yang di cari. Ketika tidak ada, maka RT/RW, lurah dan camat tanda tangan, bahwa dia (warga) tidak tinggal di situ,” jelasnya.
Cak Eri menyatakan, bahwa pencocokan data ini, agar anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang berhak menerima. Karenanya, data yang berasal dari warga ini, di harapkan menjadi acuan untuk intervensi ke depan.
“Jadi dengan data ini maka harapan saya semua (intervensi) berawal dari data yang di berikan warga Surabaya. Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya,” pungkasnya.(hm/r7)