Surabaya, (DOC) – Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (8/11/2026), mendadak menjadi saksi bisu gelombang protes yang tidak biasa. Di tengah dinamika dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ratusan warga yang didominasi oleh kaum perempuan dan ibu rumah tangga yang bernaung di bawah Aliansi Suroboyo Bergerak dan Srikandi Bergerak turun ke jalan menyampaikan mosi tidak percaya.
Aksi ini memecah keheningan politik dengan menyuarakan isu-isu paling mendasar yang langsung menghujam dapur dan ruang hidup masyarakat, mulai dari karhutla yang merenggut nyawa di tenda pengungsian, paradoks “Generasi Emas” di tengah udara beracun, hingga kritik tajam terhadap pajak pembalut.
Salah satu momen paling menyita perhatian dalam demonstrasi tersebut adalah aksi simbolis pembagian pembalut kepada Polisi Wanita (Polwan) yang berjaga di sekitar lokasi. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk protes keras atas kebijakan perpajakan yang dinilai abai terhadap kodrat biologis perempuan.
Bagi para pengunjuk rasa, menstruasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan siklus alami yang harus dijalani setiap bulan. Beban pajak yang dikenakan pada produk esensial seperti pembalut dinilai mencederai keadilan sosial.
“Kok pemerintah tega memajaki rahim kita sendiri yang melahirkan generasi Indonesia? Kami tidak minta untuk berdarah setiap bulan. Itu kebutuhan dasar perempuan, seharusnya tidak perlu dipajaki,” tegas Juru Bicara Aliansi Suroboyo Bergerak, Putri Bunga.
Bagi kaum ibu rumah tangga dan perempuan pekerja, kebijakan ini mempertegas betapa pembuat kebijakan kerap luput melihat realitas ekonomi domestik yang semakin terjepit.
Sebagai seorang mahasiswi profesi dokter, Putri juga menyoroti karut-marut penanganan bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia mempertanyakan transparansi data korban, terutama lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan warga yang meninggal dunia di tenda-tenda pengungsian tanpa penanganan memadai.
Kondisi ini dinilai menampar telak narasi besar pemerintah yang gencar mengampanyekan pencegahan stunting demi menyongsong Generasi Emas Indonesia.
“Seolah-olah mereka dipaksa beradaptasi dengan menghirup udara beracun. Paradoksnya, pemerintah bicara antistunting dan Generasi Emas, tetapi anak-anak di sana justru dipaksa menghadapi kondisi seperti itu,” kritiknya tajam.
Tidak berhenti di situ, kebijakan pembangunan fasilitas kesehatan baru seperti rencana klinik Koperasi Desa (Kopdes) yang dikhawatirkan minim kehadiran tenaga dokter turut dipertanyakan urgensinya.
Alih-alih membuat gebrakan baru yang belum teruji, pemerintah didesak untuk mengoptimalkan fasilitas dasar yang sudah ada seperti Puskesmas dan Pustu.
Aksi yang turut melibatkan pengemudi ojol, petani, peternak, advokat, hingga seniman ini menegaskan bahwa keresahan telah menjalar melintasi batas-batas profesi.
Banyak dari peserta aksi terpaksa turun ke jalan karena merasa jalur birokrasi formal tidak lagi mendengarkan jeritan mereka.
“Untuk apa kita memiliki pemerintahan yang tuli ketika masyarakat berpendapat dan demonstran menyampaikan aspirasi?” pungkas Putri.
Meski belum menjadwalkan aksi lanjutan, aliansi ini memastikan bahwa bara perlawanan kaum perempuan dan masyarakat sipil Surabaya tidak akan padam begitu saja selama persoalan kesejahteraan, kesehatan, dan keadilan dasar rakyat belum terjawab secara nyata.
