“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas pernyataan tersebut.” – Arifah Fauzi
Headlines
Tag: Kebijakan Publik
Isu Premanisme Perparkiran, DPRD Surabaya Minta Jukir Jangan Distigma Negatif
Rapat yang dihadiri aparat penegak hukum, Dishub, Satpol PP, Bakesbangpol, Bakumkarsa, serta pengurus PJS itu membahas isu perlindungan hukum terhadap juru parkir di tengah munculnya dugaan intimidasi dan premanisme yang dinilai meresahkan para petugas parkir di lapangan.
147 Ribu KK Dinonaktifkan, Pengamat: Ini Tidak Adil!
Pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Gigih Pringgodani, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan keadilan bagi masyarakat.
Tanpa Libatkan Satpol PP, Penataan Lahan UMKM di Kutisari Berujung Ricuh
Penataan lahan untuk pemanfaatan Pedagang UMKM tersebut dilakukan oleh para pengurus RT 2 tanpa melibatkan koordinasi dengan Satpol PP Kelurahan Kutisari dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.
TP PKK Surabaya Dukung Penonaktifan NIK Penunggak Nafkah, Dinilai Lindungi Perempuan dan Anak
Kebijakan yang digagas oleh Pemkot Surabaya tersebut menjadi langkah progresif dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Kampung Pancasila Dinilai Jadi Upaya Nyata Rawat ‘Jiwa’ Kota Surabaya
Isa Ansori mengatakan, Kampung Pancasila di Jl. Krembangan Bhakti No. 42 bukan sekadar simbol administratif, melainkan ruang hidup untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan secara konkret.
Suyoto: Kepemimpinan Politik Bisa Jadi Jalan Derita atau Jalan Bahagia
Hal itu disampaikan Ketua Koordinator Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto, dalam tulisannya yang mengulas dinamika kepemimpinan politik.
Kuasa Hukum DKS Somasi Plt Kadisbudporapar Surabaya Terkait SP1 Pengosongan Balai Pemuda
Konflik ini bermula saat Pemkot Surabaya menerbitkan surat bernomor 500.17/2388/436.7.16/2026 pada 25 Maret 2026. Dalam surat tersebut, Pemkot menyatakan pemanfaatan lahan oleh Galeri dan Sekretariat DKS di Jalan Gubernur Suryo No. 15 tidak memiliki dasar hukum yang sah.
AMAK: Poros ‘Tritunggal’ Gerindra, Golkar, dan NasDem Harus Jadi Pengawal Konstitusi, Bukan Sekadar Koalisi Pragmatis
“Jika tritunggal ini hanya menjadi aliansi pragmatis, maka ia justru akan memperdalam krisis demokrasi. Kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi tanpa kontrol yang sehat akan melahirkan oligarki politik,” ujar Bonang dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Khofifah Bantah Tegas Tudingan “Ijon” 30 Persen Dana Hibah Pokir DPRD Jatim
“Itu tidak pernah ada. Tidak benar,” tegas Khofifah menanggapi keterangan terdakwa sebelumnya mengenai aliran dana tersebut.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.