Surabaya, (DOC) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (17/6/2025) untuk mendengarkan tanggapan Wali Kota Eri Cahyadi atas pandangan fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, ini di hadiri Wali Kota Eri Cahyadi, jajaran pejabat struktural Pemkot Surabaya, kepala OPD, serta 39 anggota dewan.
“Rapat ini adalah forum resmi dan terbuka untuk mendengarkan langsung respons Wali Kota terhadap pandangan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD,” ujar Bahtiyar dalam sambutannya.
Wali Kota Apresiasi Masukan Dewan, Bahas Detail Per Fraksi
Wali Kota Eri menyampaikan terima kasih atas dukungan dan catatan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Ia menyampaikan tanggapan terperinci terhadap setiap isu yang di angkat:
- Fraksi PKS mengapresiasi perbaikan layanan PBB dan realisasi belanja anggaran. Eri menjelaskan bahwa diskon PBB 35% bagi warga berpenghasilan rendah sudah di atur dalam Perwali Nomor 33 Tahun 2024.
- Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. Eri menyebut Pemkot telah menjalankan promosi pariwisata dan peluncuran city tour untuk mendorong okupansi hotel.
- Fraksi Golkar mengkritik serapan belanja modal yang belum maksimal. Eri menegaskan hal ini di sebabkan kendala administrasi dengan pihak penyedia dan proses efisiensi pengadaan. Pemkot berkomitmen memperbaiki sistem tersebut.
- Fraksi PSI menyoroti penumpukan PAD, pengawasan minuman beralkohol, dan transportasi umum. Wali Kota menegaskan bahwa pengawasan alkohol di lakukan bersama aparat hukum, termasuk tindakan tegas atas pelanggaran.
- Fraksi Demokrat menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Eri menegaskan prinsip tersebut menjadi fondasi kebijakan Pemkot.
- Fraksi Gerindra mengangkat isu rendahnya realisasi pendapatan dan tunggakan pajak. Eri menjelaskan bahwa Pemkot telah melakukan verifikasi lapangan dan penagihan langsung. Ia juga menyebut serapan anggaran hibah sudah mencapai 97,4% atau sebesar Rp432,6 miliar dari Rp444,1 miliar.
Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci
Menutup tanggapannya, Eri Cahyadi menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota dewan atas kontribusi dan perhatian mereka. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah fondasi utama keberhasilan pembangunan Kota Surabaya.
“Dengan kerja sama yang kuat dan dialog terbuka, kita bisa membangun tata kelola yang lebih efisien, partisipatif, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Rapat paripurna kali ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap masukan publik. (r6)
